Hitung-hitungan Untung-Rugi Penurunan Harga Gas Industri

Fahmy Radhi (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Fahmy Radhi (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Setelah lebih sebulan permintaan Presiden Jokowi untuk menetapkan harga gas industri sebesar 6 dolar AS per million metric british thermal units (MMbtu), sesuai Perpres No 40/2016, tampaknya belum ada tanda-tanda dapat direalisasikan dalam waktu dekat ini. Bahkan, ketiga opsi yang ditawarkan Jokowi belum juga diputuskan. Dalam kondisi tersebut, harga gas industri hingga awal Febuari 2020 masih bertengger sekitar 9,9 hingga 13,5 dolar AS per MMbtu.

Mahalnya harga gas industri itu dipengaruhi beberapa variabel pembentuk harga gas industri yang ditetapkan berdasarkan Permen ESDM 58/2017. Permen itu menetapkan formula harga gas bumi adalah “Harga Jual Gas Bumi Hilir = Harga Gas Bumi Hulu + Biaya Pengelolaan Infrastruktur + Biaya Niaga”. Dari variabel tersebut, pembentukan harga didominasi harga gas bumi hulu, yang sebesar 70 persen. Sedangkan, biaya pengelolaan infrastruktur dan biaya niaga di midterm hanya mencakup sebesar 30 persen. 

Harga gas di hulu berkisar antara 3,5 hingga 8,20 dolar AS per MMbtu, tergantung dari lokasi sumber gas sektor hulu. Harga gas dari lapangan di Sumatera Selatan berbeda dengan Jawa Barat atau Jawa Timur. Harga di Jawa Barat paling mahal, yaitu 8,2 dolar AS per MMbtu. Sedangkan harga di Sumatera Selatan 6,55 dolar AS per MMbtu. Harga gas hulu tersebut ditatapkan secara transparan oleh Pemerintah berdasarkan Permen ESDM 06/2016, yang mempertimbangkan 3 variabel utama, terdiri keekonomian lahan, harga gas dalam dan luar negeri, dan nilai tambah pemanfaatan gas bumi di dalam negeri

Berita Terkait : Ombudsman Minta Pemerintah Berikan Kepastian Perpres Harga Gas Industri

Dari data itu, rata-rata harga gas hulu mencapai 5,9 dolar per MMbtu, ditambah biaya infrastruktur dan niaga sebesar 4 dolar AS per MMBtu. Maka, harga jual gas industri exiting mencapai sebesar 9,9 dolar AS. Untuk mencapai harga gas industri menjadi 6 dolar AS per MMbtu, maka harus ada pengurangan sebesar 3,9 dolar AS per MMbtu. Kalau menggunakan opsi melepas jatah pemerintah sebesar 2,20 dolar AS per MMBtu, maka harga gas di hulu menjadi sebesar sebesar 3,7 (5,9-2,20) per MMbtu. Dengan asumsi biaya infrastruktur dan niaga tetap sebesar 4 dolar AS per MMBtu, maka harga gas industri masih sebesar 7,7 dolar AS (3,7 + 4) dolar AS per MMbtu. 

Untuk mencapai harga gas industri menjadi 6 dolar AS per MMbtu, maka setelah pengurangan in take, masih harus ada pengurangan sebesar 1,7 dolar AS per MMbtu. Alternatifnya, pengurangan sebesar itu bisa dibebankan pada kontraktor kontrak kerja sama (K3S) atau dibebankan pada biaya infrastruktur dan niaga secara proporsional. Pembebanan baik pada K3S maupun pada biaya infrastruktur dan niaga akan memberikan dampak terhadap industri gas di tanah air. Pembebanan pada K3S hingga mencapai di bawah harga keekonomian akan merugikan bagi K3S. Dampaknya, akan menjadikan investasi di hulu migas menjadi tidak kondusif lagi. Sedang pembenanan pada biaya infrastruktur dan niaga, tidak hanya merugikan bagi PGN, tetapi juga akan menghambat keberlanjutan pembangunan pipa yang masih dibutuhkan untuk menyalurkan gas hingga ke konsumen industri.

Dengan demikian, penetapan harga gas industri sebesar 6 dolar AS per MMbtu untuk menciptakan daya saing industri sesungguhnya tidak lah gratis, yang beban biaya itu harus ditanggung Pemerintah, K3S dan/atau PGN. Pemerintah menanggung melalui mengurangan perolehan PNBP dan Pajak Migas sehingga berpotensi mengurangi dana bagi hasil daerah. Sedangkan, K3S dan PGN menanggung potensial loss, yang mengurangi margin yang seharusnya didapatkan. .

Berita Terkait : Penurunan Harga Gas Jangan Matikan Industri Mid Stream

Pertanyaannya, apakah penetapan harga gas industri sebesar 6 dolar AS per MMbtu benar-benar akan meningkatkan daya saing indutri sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi? Untuk menjawab pertanyaan itu memeang dibutuhkan kajian mendalam, perhitungan cermat dan simulasi. Namun sebagai gambaran awal, data menunjukkan bahwa total volume konsumsi gas pada Desember 2019 sebesar 827,4 MMbtu.

Dari total volume konsumsi gas pada konsumen industri sebesar 445,80 MMbtu atau sekitar 53,89 persen, dengan konsumen terbesar industri kimia sebesar 120,20 MMbtu atau sekitar 14,53 persen dengan jumlah konsumen sebanyak 322 pelanggan. Sedangkan volume konsumsi gas pada konsumen non-industri sebesar 381 MMbtu atau sekitar 46,11 persen, dengan jumlah pelanggan terbesar PLN sebesar 340,6 MMbtu atau sekitar 41,05 persen, dengan jumlah pelanggan 1 konsumen. 

Dari gambaran awal tersebut, utamanya terkait besaran volume konsumsi gas industri, penetapan harga gas industri sebesar 6 dolar AS per MMbtu sesungguhnya belum menjamin akan meningkatkan daya saing industri. Pasalnya, volume konsumsi per konsumen pada industri, utamanya konsumen industri Kimia, relatif masih kecil.

Baca Juga : Komisi VII DPR Akan Cari Jalan Keluar Masalah Larangan Ekspor Nikel

Kalau benar bahwa penetapan harga gas industri sebesar 6 dolar AS per MMbtu tidak menaikkan daya saing industri, kebijakan harga gas itu justru hanya membebani bagi Pemerintah dan industri gas, baik di hulu maupun di midterm. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang melalui kajian mendalam, perhitungan cermat dan simulasi sebelum memutuskan kebijakan harga gas industri. 

Fahmy Radhi
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada