RMco.id  Rakyat Merdeka - Manager Humas Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelengaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, Yohanes Sirait mengatakan pihaknya siap mengawal proses pengadaan di institusinya.

Termasuk, tender jaringan komunikasi penerbangan nasional (jarkompenas) dengan nilai pagu Rp 50 miliar untuk masa kontrak 5 tahun, yang kini telah disorot Komisi V DPR.

Berita Terkait : Gandeng Vopak, Chandra Asri Bikin Perusahaan Di Bidang Infrastruktur Industri

"Kami sangat terbuka kepada siapa saja, yang terkait tender yang sedang berjalan. Secara internal, tender ini tetap dipantau auditor dari pihak AirNav," jelas Yohanes saat dikonfirmasi RMco.id, Kamis (20/2).

Dia menambahkan, proses pengawasan oleh auditor eksternal itu akan tetap berlanjut, meski proyek telah selesai. "Kalaupun ada kekeliruan atau tudingan dari pihak mana pun terkait tender ini, kami akan memeriksa secara internal, dan mengulangi kembali prosesnya," papar Yohannes.

Baca Juga : September 2020, Trafik Pesawat Di Bandara Angkasa Pura I Tumbuh Tipis

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR M Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan, AirNav merupakan salah satu fokus pengawasan Komisi V DPR. Sebab, AirNav sangat terkait isu kerahasiaan negara.

Teknologi yang digunakan AirNav bukan hanya digunakan untuk keselamatan penerbangan, tetapi juga menjamin kedaulatan dan kerahasiaan data negara, terkait penggunaan ruang udara Indonesia.

Baca Juga : PLN Percepat Pemanfaatan Gas Untuk Sektor Ketenagalistrikan

"Yang terpenting, bagaimana pengadaan barang dan jasa ini tidak menjadi alat jual ruang udara Indonesia, yang justru dapat menggangu kedaulatan ruang udara bangsa," tutur Rifqinizamy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/2). [SRI]