Jadi Panelis G20 Di Arab

Sri Mulyani Pastikan Aturan dan Aparat Pajak Kita Sudah Kredibel

Menkeu, Sri Mulyani
Klik untuk perbesar
Menkeu, Sri Mulyani

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia memastikan tidak ada lagi negara-negara yang menjadi surga pajak

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani saat menjadi panelis pada acara G20 Symposium on Tax Transparency yang diselenggarakan Arab Saudi sebagai Presidensi G20 tahun 2020. 

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengatakan, ke depan upaya penghindaran dan pengurangan pajak akan dicegah. Ia berharap, transparansi perpajakan bisa terlaksana dengan baik dan ke depan tidak ada lagi negara-negara yang menjadi surga pajak. 

“Agar global tax transparancy dapat dilaksanakan dengan baik, saya menyampaikan pendapat bahwa harus ada bidang permainan dengan tingkat yang sama bagi semua negara. Semua negara harus dalam posisi yang sama, tidak boleh ada lagi negara tax haven atau low tax jurisdiction. Memiliki standar dan peraturan yang sama mengenai pertukaran informasi pajak,” ujar Sri di laman media sosial Instagram resmi miliknya. 

Berita Terkait : Sri Mulyani Dibela DPR

Menteri yang akrab disapa Ani itu mengatakan, sejak negaranegara G20 mendeklarasikan diakhirinya kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan pada tahun 2009, telah terdapat capaian yang signifikan. Antara lain melalui Automatic Exchange of Information (AeOI). 

Di mana sudah ada 94 negara yang memulai pertukaran informasi secara otomatis dan lebih dari 6.100 perjanjian pertukaran informasi bilateral telah disepakati. Sehingga, metode pengumpulan pajak menjadi lebih efisien. 

Bahkan, sejak 2018 Indonesia telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi mengenai financial account dari berbagai negara dengan nilai lebih dari 246,6 miliar Euro.

 “Untuk mendukung kebijakan tersebut, setiap negara harus mengkomunikasikan kepada rakyatnya pentingnya transparansi pajak. Tujuannya pertukaran informasi hanya untuk tujuan perpajakan sehingga pemerintah harus tetap menjamin kerahasiaan dan keamanan data para wajib pajak,” terang Ani. 

Baca Juga : Pramono Bilang Maunya Jokowi

Dia juga memaparkan bahwa masyarakat juga harus diyakinkan bahwa otoritas pajak memiliki standar operasional prosedur (SOP), peraturan, infrastruktur teknologi, dan tata kelola yang kredibel dalam mengelola kerahasiaan dan keamanan data. 

“Jika seluruh masyarakat global menyuarakan hal sama bahwa penggunaan data hanya digunakan untuk menguji kepatuhan pajak, maka akan lebih mudah bagi kita semua dalam meningkatkan kepatuhan pajak,” paparnya. 

Ani juga menjelaskan, era digital saat ini makin memberikan tantangan baru di sektor perpajakan internasional. Pasalnya, perusahaan bisa memperoleh penghasilan tanpa harus menempatkan perusahaannya di negara tersebut. Selain itu, transaksi antar negara juga sangat mudah dan dilakukan tanpa sekat dan batasan negara. 

“Era digital menjadi tantang baru di sektor perpajakan internasional. Transaksi bilateral sangat mudah dilakukan tanpa sekat serta batasan negara,” kata Ani. 

Baca Juga : Kebal Corona Karena Qunut, Kiai Ma’ruf Keluar NU-nya

Karena itu, hal paling mendasar dalam upaya kesuksesan transparansi ini adalah adanya upaya melakukan reformasi secara total terhadap otoritas pajak dan juga pegawainya sehingga memiliki standar internasional. 

“Para panelis yang mewakili beberapa negara menyampaikan optimisme bahwa konsensus global akan dapat dicapai pada tahun 2020. Jika tidak, negara di dunia akan menerapkan pendekatan unilateral yang membahayakan bagi sistem perpajakan Internasional,” tegas Ani. 

Selain Sri Mulyani, panelis lainnya yang mengisi kegiatan tersebut adalah Sekretaris Jenderal The Organisation for Economic Co-operation & Development (OECD), Komisioner Bidang Ekonomi Uni Eropa dan Menteri Keuangan Arab Saudi, Amerika, Jerman, Perancis serta India. [NOV]