Dirut Antam Mau Dipanggil

Luhut Geram Pembangunan Smelter Di Sorong Lambat

Luhut Binsar Pandjaitan
Klik untuk perbesar
Luhut Binsar Pandjaitan

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan geram pembangunan smelter atau pemurnian hasil tambang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat, berjalan lambat.

MENURUt Luhut, sejak tiga tahun lalu dirinya telah mendorong PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. untuk membangun smelter di Papua. Namun, pembangunan smelter tidak kunjung tuntas. 

“Smelter ini akan terus saya dorong. Saya akan paksa karena mereka janji untuk segera dirampungkan,” tegas Luhut dalam keterangan tertulis, kemarin. 

Dia juga meminta perusahaan nikel yang menempati kawasan KEK Sorong turut membuat produk turunannya seperti stainless steel, carbon steel, hingga lithium battery. 

Berita Terkait : Wamen PUPR Keluhkan Pembangunan Di Daerah Lambat

Luhut meyakini, pembangunan yang tengah digenjot di Papua itu akan membuka lapangan kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat Papua. 

“Kalau dua perusahaan saja masuk, dengan kita punya cadangan di sini, bisa kerja 30 ribu orang lebih. Nanti akan ada sekolah politeknik di sini seperti di Morowali. Mendidik anak-anak Papua untuk menggantikan pekerja-pekerja asing di sini,” tambahnya. 

Luhut juga menargetkan, pembangunan smelter di KEK Sorong bisa rampung dalam lima tahun ke depan.“Untuk itu harus kita mulai cepat. Saya akan telepon Dirut Antam. Saya panggil segera,” katanya. 

Sebelumnya, Luhut juga telah menawarkan program investasi hijau di Papua kepada 24 perusahaan. Luhut mengatakan, investasi hijau bertujuan menjaga kelestarian hutan di Papua. 

Baca Juga : Soal Upah Buruh, Ini Penjelasan Aice

Konsep investasi hijau adalah ramah lingkungan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). 

“Dengan demikian, Papua tetap menjadi ‘gudang karbon’ dunia. Selain itu, investasi hijau dapat mendorong perekonomian rakyat lantaran dampak ekonominya dapat langsung dinikmati rakyat kecil pengelola kebun,” ujar Luhut. 

Namun demikian, pemerintah belum dapat memprediksi kontribusi investasi hijau pada pertumbuhan ekonomi Papua. Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Papua tercatat minus 15,72 persen sepanjang 2019. 

Penyebabnya, penurunan produksi PT Freeport Indonesia akibat peralihan tambang terbuka (open pit) kepada tambang bawah tanah (underground). 

Baca Juga : Airlangga Beri Kuliah Umum di Seskoal

Direktur Program Yayasan Inisiatif Dagang Hijau Zakki Hakim mengatakan, investasi yang dibutuhkan sebesar 200 juta dolar AS atau setara Rp 2,8 triliun (kurs Rp 14 ribu per dolar AS). 

Investasi tersebut akan memberikan dampak ekonomi langsung kepada 60 ribu keluarga di Papua dan Papua Barat.“Dalam hal ini, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau bertindak sebagai mitra pemerintah,” ujar Zakki. 

Meski demikian, kontribusi nyata investasi hijau kepada perekonomian Papua baru bisa optimal dalam 10 tahun mendatang. Pasalnya, dibutuhkan penyesuaian dan pengembangan bertahap untuk program tersebut. [NOV]