Defisit APBN Tembus 307 Triliun

Corona Berdampak Pada Industri Dan Setoran Pajak

Defisit APBN Tembus 307 Triliun Corona Berdampak Pada Industri Dan Setoran Pajak
Klik untuk perbesar

RMco.id  Rakyat Merdeka - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus melebar. Tahun ini, defisit diprediksi mencapai Rp 307,2 triliun atau setara 1,76 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman memprediksi pendapatan negara tahun ini akan mencapai sekitar Rp 2.200-an triliun. 

“Setelah dilist, beban kita begitu banyaknya. Sampai akhir 2020 kita memerlukan Rp 2.500 triliun, artinya ada defisit sekitar Rp 300 an triliun,” kata Luky di Jakarta. 

Dia mengatakan, kebutuhan pengeluaran belanja Indonesia pada 2020 cukup besar untuk mendanai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri. 

Baca Juga : Wali Kota Depok: Masyarakat Tetap Tenang, Jangan Panik

Selain ini, banyak juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi guna menarik investasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi. 

Guna menutupi defisit APBN, kata Luky, pemerintah akan mencari pembiayaan atau utang lewat lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Internasional Monetary Fund (IMF), atau dengan cara lainnya dengan mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN). 

“Daripada kita pinjam uang dari luar atau investor yang besar, kenapa nggak masyarakat ikut berpartisipasi (dengan membeli SBN). Nah itu yang kami lakukan,” ujarnya. 

Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan defisit anggaran melebihi target pemerintah, mencapai Rp 350 triliun hingga Rp 400 triliun. “Rasionya bisa mencapai 2,8 persen terhadap PDB,” kata Tauhid. 

Baca Juga : Kementerian BUMN Rombak Direksi Angkasa Pura II, Ini Susunannya

Melebarnya defisit APBN ini salah satunya disebabkan selisih penerimaan (shortfall) pajak yang meningkat. Ini diakibatkan wabah virus corona yang berdampak negatif bagi pemasukan dunia usaha, sehingga setoran pajak juga ikut terkoreksi. 

Dia memprediksi, shortfall pajak sekitar Rp 180 triliun sampai Rp 200 triliun. Karena itu, kata dia, pemerintah harus fokus mengejar penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, belanja negara harus efektif. 

“Beberapa belanja harus dikurangi. Tapi bukan belanja modal, namun belanja barang dan perjalanan dinas,” ujarnya. 

Direktur Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam juga memperkirakan defisit anggaran melebihi target. “Defisit akan di atas 2,2 persen,” kata Piter. 

Baca Juga : Pelindo III Operasikan Terminal Milik Semen Indonesia

Faktor utama melambatnya perekonomian adalah wabah virus corona. Selain itu, pemerintah pastinya meningkatkan stimulus fiskal guna mempertahankan perekonomian nasional, yang menyebabkan pemasukan negara menurun. 

“Kita makin khawatir di tengah kondisi saat ini pemerintah menyatakan baik-baik saja dan tidak mengambil tindakan guna mengantisipasi pemburukan ekonomi,” tegas Piter. [NOV]