Pengusaha Pelayaran Tunggu Omnibus Law

Industri pelayaran. (Foto: Fleetmon)
Klik untuk perbesar
Industri pelayaran. (Foto: Fleetmon)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelia Hartoto mengaku resah menunggu kepastian final Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, sejauh ini memang omnibus law yang terkait sektor pelayaran nasional cukup memberikan jalan untuk semakin berdaya saing. Namun, harus tetap dikawal agar tetap berjalan sesuai jalurnya.

“Kini kita perlu bersabar menunggu bagaimana proses omnibus law ini di DPR,” katanya di Jakarta, Selasa (3/3). 

Berita Terkait : Airlangga: Omnibus Law Ciptakan Pekerjaan

Memey-sapaan akrabnya menilai, saat ini publik memberikan beragam respon terkait Omnibus Law Cipta Kerja termasuk untuk sektor pelayaran. Hal ini, kata Memey, boleh dilihat sebagai suatu hal yang baik sebagai bentuk perhatian publik terhadap sektor pelayaran nasional. Namun, alangkah baiknya jika respon itu disampaikan setelah proses Omnibus Law Cipta Kerja di DPR selesai.

“Karena saat ini kan masih berproses. Baiknya kita menanti saja dulu proses dan produk regulasi ini nantinya seperti apa," ujarnya.

Berita Terkait : KNPI se-Indonesia Bulat Dukung Omnibus Law

Memey mengungkapkan, ada beberapa perubahan dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang berkaitan dengan pelayaran. Misalnya, pasal 158 draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja sektor pelayaran yang banyak mengundang respon publik.

Ia melihat sebenarnya tidaklah signifikan perubahannya. Hanya pada pasal 158 ayat 2 butir a; di mana perubahannya yaitu kapal yang dapat didaftarkan dengan ukuran tonase kotor tertentu. 

Berita Terkait : Aliansi Peduli Bangsa Dukung Omnibus Law Cipta Kerja

Ini berubah dari sebelumnya dimana kapal yang dapat didaftarkan dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya 7 GT (gross tonnage). Sedangkan pada pasal 158 ayat 2 butir b dan c tetap sesuai Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

"Artinya, perubahan pada pasal 158 tidak seperti informasi yang beredar selama ini dan menurut kami informasi itu kurang tepat,” ucapnya. [KPJ]