RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi untuk menangkal ketidakpastian karena penyebaran virus corona.

Ada 8 paket kebijakan yang sedang disiapkan. Kebijakan tersebut, terdiri dari 4 kebijakan prosedural dan 4 kebijakan fiskal. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, paket kebijakan ini akan diluncurkan dalam waktu dekat. 

Salah satu yang akan dikeluarkan adalah sejumlah regulasi adminsitratif untuk impor dan ekspor yang akan disederhanakan. 

Dokumen terkait ekspor yang akan dipermudah antara lain sertifikat kesehatan, Sertifikat Keterangan Asal/Certificate of Origin (SKA) dan sertifikat lainnya yang akan diproses di pelabuhan.“Ini agar tidak bolak-balik,” ujar Airlangga di Jakarta, kemarin. 

Baca Juga : Top! Pupuk Indonesia Sabet The Most Promising Company Marketing 3.0

Paket ini akan diikuti dengan integrasi dari sistem Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan begitu, dokumentasi ekspor akan lebih sederhana. 

Ketua Umum Partai Golkar ini juga mempertimbangkan menghapus sertifikat lain yang menyulitkan proses ekspor. Kebijakan tersebut, akan menjadi paket stimulus ekonomi kedua.“Paket ini sudah dilaporkan ke Presiden dan sedang difinalisasi,” jelasnya. 

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengungkapkan, secara rinci ada 4 kebijakan yang akan dikeluarkan. 

Pertama, pemerintah akan menyederhanakan berbagai ketentuan larangan pembatasan (lartas) atau Tata Niaga Ekspor. Contohnya, penyederhanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), health certificate, dan lainnya. 

Susi mengatakan, tata niaga ekspor tersebut, bakal dipermudah atau bahkan dihapuskan.Kedua, pemerintah akan mengurangi lartas impor dan melakukan percepatan proses impor. Terutama untuk barang yang diimpor oleh 500 importir terpercaya. Ketiga, pengurangan lartas, khususnya untuk impor bahan baku. 

Baca Juga : Mulai Besok, Blok G Balai Kota Lockdown 3 Hari

Langkah tersebut, dilakukan untuk memperlancar pasokan bahan baku dan bahan penolong industri agar kegiatan produksi tak terganggu.Keempat, pemerintah akan mengurangi biaya logistik dengan melakukan efisiensi proses logistik. 

Misalnya, dengan mendorong integrasi Indonesia National Single Window (INSW) dengan Inaportnet melalui pembentukan National Logistics Ecosystem untuk mengurangi biaya logistik di pelabuhan. 

“Kebijakan ini sebagai antisipasi. Sekarang fokus kami di lalu lintas barang,” ujarnya. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, kebijakan pemerintah mempermudah impor masuk kurang tepat. 

Dia berpendapat, justeru saat ini kesempatan bagi pengusaha domestik untuk melakukan substitusi impor.“Kita ingin agar corona jadi pelajaran bahwa Indonesia bisa lepas dari ketergantungan barang impor China,” katanya. 

Baca Juga : Bandara Soekarno-Hatta, Salah Satu Bandara Paling Aman dari COVID-19

Padahal, menurut Bhima, sebelumnya industri yang menjadi subsitusi impor diberikan aneka insentif dalam paket kebijakan. Saat ini, terkesan pemerintah inkonsisten.“Pemerintah tidak efektif dalam memperkuat ekonomi domestik,” sentilnya. 

Bhima juga memperkirakan, kebijakan itu akan memperlebar defisit neraca dagang. Sebab, impor yang didorong masuk. Sementara kinerja ekspor belum ada insentif yang efektif. [KPJ]