Bendung PHK, Airlangga Andalkan Kartu Pra Kerja

Airlangga Hartarto
Klik untuk perbesar
Airlangga Hartarto

RMco.id  Rakyat Merdeka - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai menghantam Indonesia. Pada pertengahan Februari 2020, beredar kabar ada sekitar 677 karyawan PT Indosat Tbk yang terkena PHK. 

Kini, PHK terjadi di produsen es krim AICE. Di mana 300 buruh mendapatkan surat PHK. 

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, ada dua penyebab terjadinya PHK. Yaitu, persaingan usaha atau persoalan fundamental.

Baca Juga : PKB-Nasdem Tak Masalah, Partai Kabah Belum Ikhlas

“Penyebab PHK harus dibedakan, antara disebabkan persaingan atau memang ada persoalan lainnya. Nah itu yang harus didalami,” kata Airlangga di Jakarta, kemarin. 

Dia menyebutkan, PHK seperti yang terjadi di Indosat merupakan salah satu dari fenomena korporasi. Di mana perusahaan yang tidak mampu bersaing harus melakukan langkah koorporasi agar tetap bertahan. 

“Jadi, itu fenomena korporasi. Kalau Indosat kaitannya dengan persaingan. Memang kalau industri telekomunikasi kan sebenarnya masih bagus,” ujarnya. 

Baca Juga : Bangun Penyaluran Air Observasi Pulau Galang, PUPR Siapkan Rp 17 Miliar

Menurut dia, apabila ke depan semakin banyak perusahaan yang merumahkan karyawan. Langkah pemerintah yakni akan meneliti secara mendalam akar permasalahan PHK besarbesaran tersebut. Jika penyebabnya adalah faktor fundamental, maka dibutuhkan lapangan pekerjaan baru. 

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini, kata dia, pemerintah akan menebitkan Kartu Pra Kerja. Salah satu tujuannya menambah keahlian korban PHK. 

“Kita akan lihat. Jadi kalau industrinya memang tidak bersaing diharapkan ada pekerjaan baru. Maka pemerintah membuat programnya Kartu Pra Kerja untuk re-skilling terhadap mereka yang kena PHK,” tutur dia. 

Baca Juga : BI: Optimisme Konsumen Terjaga, Ekspektasi Terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Ke Depan Positif

Saat ini, Presiden Jokowi sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetisi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja. Namun, untuk mengimplementasikan program tersebut, masih ada satu Perpres lagi yang dibutuhkan. 

“Kita butuh Perpres satu lagi. Karena satu itu Perpres mengenai Kartu Pra Kerja itu sendiri, yang kedua terkait PMO (Project Management Office)-nya. Jadi pelaksanaanya di sana. Kalau ini selesai ya tentu kita siapkan daerah-daerah itu,” ujar Airlangga. [NOV]