Garap Rumah ASN, TNI Dan Polri

REI Siapkan Konsep Hunian Mirip Apartemen

Rumah berkonsep TOD yang akan digarap REI Untuk ASN, TNI dan Polri. (Foto : istimewa)
Klik untuk perbesar
Rumah berkonsep TOD yang akan digarap REI Untuk ASN, TNI dan Polri. (Foto : istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menegaskan asosiasinya dipercaya pemerintah untuk membangun perumahan khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Konsep hunian nantinya mirip apartemen konsep Transit Oriented Development (TOD).

Setelah menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla Senin (4/2) Ketua DPP REI Soelaeman Soemawinata, mengungkapkan desain bangunan untuk hunian tersebut berbentuk vertikal. “Bapak Wakil Presiden yang menyarankan supaya perumahan yang dibangun modelnya vertikal,” ujar Soelaeman, kemarin.

Dia mengiyakan arahan Wapres mengenai bentuk hunian tersebut. Soelaeman juga menilai model vertikal sangat pas untuk diterapkan di daerah- daerah padat aktifitas. Selain bahas bentuk bangunan, dia menceritakan bahwa pertemuan dengan JK pada awal pekan ini juga membahas area pembangunan.

Bangunan khusus para abdi negara ini harus merangsang para penghuninya untuk menggunakan moda transportasi umum. “Iya (Dibangun) yang dekat dengan public transport,” katanya.

Baca Juga : Gempa M3,8 Getarkan Daruba, Maluku Utara

Selain itu, Soelaeman mengatakan Wapres meminta agar hunian nanti berada dekat dengan tempat kerja. “Dari tingkat keamanan juga harus terjamin. Arahannya seperti itu,” kata Soelaeman.

Meski tak disebutkan pilihan detail lokasinya, REI saat ini mulai memilih tempat pembangunan yang tak jauh dari public transport atau tempat transportasi umum. Konsep seperti ini mirip dengan apartemen TOD. Terkait urusan lahan ini, memang menjadi isu krusial yang masih dikaji oleh REI. “Untuk penyediaan lahan ya seperti pengembangan biasa oleh real estat,” katanya.

Soelaeman mengaku belum dapat memastikan berapa banyak ASN, Polri, dan TNI yang mendapat fasilitas ini di tahun 2019. “Kalau lahannya banyak bisa semua (terfasilitasi). Harus dicek dulu lahannya,” kata dia.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengungkapkan, pentingnya membangun rumah vertikal karena terbatasnya lahan. Apalagi jumlah ASN, TNI, dan Polri jika digabungkan jumlahnya di tiap daerah sangat banyak, terutama di Jakarta.

Baca Juga : Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disetop Sementara

“Maka kita ingin di Jakarta ada pembangunan massal kantor dan hunian vertikal, agar ruang terbuka hijau bisa lebih banyak. Masalah pada pembebasan lahan, itu pasti ada, tetapi memang harus dihadapi,” kata Wapres.

Lebih jauh dia mengatakan, industri properti dan perumahan mempunyai multiplayer efek yang besar dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia. “Karena itu, pemerintah menginginkan masyarakat memiliki hunian yang layak dan terjang- kau,” katanya.

Wapres menyampaikan bahwa pemerintah berkeinginan untuk menata kembali masalah hunian dan Jakarta akan dijadikan daerah percontohan yang pertama. Pada pertemuan dengan REI, Wapres juga mengungkapkan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk secara umum di Indonesia mencapai 1,4 persen pertahun, atau sekitar 3 juta orang, sedangkan luas wilayah tidak bertambah. "Karena itulah pembangunan hunian vertikal sangat diperlukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Paulus Totok Lusida mengatakan, pihaknya sedang mematangkan rencana pembangunan hunian khusus ASN, TNI, dan Polri. Namun dia belum bisa memastikan berapa jumlah hunian yang akan dibangun.

Baca Juga : SGU-Deltomed Ciptakan Herbal Pencegah Diabetes serta Penyembuh HIV dan Kanker

“Pembangunan untuk ASN, TNI, dan Polri masih membutuhkan waktu. Kalau untuk targetnya, ada sekitar 70.000 atau lebih. Sekarang lagi kita matangkan dulu,” katanya.

Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mengatakan, untuk merealisasikan rencana pemerintah ini diperlukan pendataan lahan yang steategis dengan memperhatikan banyak hal. Tujuannya agar pembangunan hunian tersebut jangan sampai menimbulkan persoalan baru. “Pendataan lahan-lahan aset daerah/ negara yang kosong, terbengkalai, tidak optimal, atau telah dialihkan ke pihak ketiga,” kata Nirwono.

Setelah melewati tahap pendataan, katanya, langkah mencocokkan peruntukan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Nirwono mengurai pembangunan hunian vertikal harus sebisa mungkin sesuai dengan RDTR dan RTRW.

Hal ini agar nantinya pemerintah daerah (pemda) tidak perlu melakukan revisi RDTR dan RTRW. Pada akhir tahun lalu, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan jajaran terkait untuk mempercepat proses penyediaan rumah layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri melalui solusi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang biasa digunakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa mendapatkan hunian murah. Presiden meminta para menteri memenuhi kebutuhan hunian sebanyak 945 ribu bagi ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu Polri. [JAR]