Pandemi Covid-19

Mendag Lapor Ke DPR, Harga Bahan Pokok Stabil

Agus Suparmanto
Klik untuk perbesar
Agus Suparmanto

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan stabilitas harga bahan pokok masyarakat di tengah pandemi wabah corona aman sampai dengan puasa Ramadhan dan jelang Lebaran 2020.

Komoditas kebutuhan pokok terpantau masih di atas harga normal.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/04)

Baca Juga : Presiden Minta Pemda Segera Realokasi Anggaran Buat Bansos

“Kami berkomitmen menjalankan langkah-langkah strategis untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan alat kesehatan (alkes), di dalam negeri guna melawan wabah Virus Corona,” kata Agus.

Adapun berbagai langkah strategis yang telah dan akan dilakukan Kementerian Perdagangan saat pademi corona. 

Yaitu, relaksasi impor bapok, penugasan BUMN untuk memenuhi pasokan bapok, dan peningkatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga : Yang Daftar Ekspor Sub Sektor Peternakan di April Sudah Senilai Rp 538 M

“Per 1 April, harga kebutuhan pokok relatif stabil dibandingkan bulan lalu. Komoditas yang harganya terpantau masih di atas harga normal yaitu gula dan beras. Sementara harga daging ayam ras, cabai merah keriting, dan cabai merah besar sudah mulai turun,” lapor Mendag kepada Komisi VI DPR.

Mendah kembali menegaskan, secara umum kondisi bahan pokok saat ini cukup memenuhi kebutuhan sampai dengan puasa Ramadan dan jelang Lebaran 2020.

Selain itu, Mendag terus melakukan pengawasan distribusi dan peredaran bahan pokok di masyarakat. Kemendag akan menindak tegas pelanggar ketentuan yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari situasi sulit saat ini.

Baca Juga : Nasdem Beri Penghargaan Tinggi ke Tenaga Medis yang Gugur

Untuk itu Mendag mengimbau para produsen untuk menjual bahan pokok sesuai harga eceran tertinggi dan harga acuan yang ditetapkan, serta mengimbau distributor untuk mendorong kelancaran distribusi logistik. Termasuk para importir untuk tidak menyalahgunakan izin yang diberikan. [KPJ]