Sedang Dikaji Sri Mulyani

Menyakitkan, Kalau THR dan Gaji ke-13 Dibatalkan

Foto: Istimewa
Klik untuk perbesar
Foto: Istimewa

RMco.id  Rakyat Merdeka - Gara-gara corona, APBN jebol sampai 853 triliun. Untuk menambal kocek negara yang bolong ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan berbagai cara. Salah satunya sedang mengkaji perlu tidaknya merealisasikan pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi para PNS.

Semoga saja THR dan gaji ke-13 ini tetap bisa diterima para PNS, karena kalau sampai dibatalkan, kebijakan ini akan sangat menyakitkan.

Penyataan Sri Mulyani sedang mengkaji THR dan gaji ke-13 ni disampaikan saat rapat dengan Komisi XI DPR, kemarin. Sri Mulyani mengaku diminta Presiden mempertimbangkan memberi gaji ke-13 dan THR. Alasannya, kondisi keuangan negara saat ini lagi memprihatinkan akibat pandemi Covid-19.

“Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi. Mengingat beban negara yang meningkat,” kata Sri Mulyani.

Namun, Sri Mulyani tidak menjelaskan lebih lanjut soal gaji ke-13 dan THR. Apakah nantinya dipangkas, atau penyalurannya ditunda. Sri Mulyani hanya bilang, pendapatan negara terpangkas hingga 10 persen karena Covid-19.

Berita Terkait : THR Aman, Kalau Gaji Ke-13 Gimana?

Ekonomi hanya tumbuh 2,3 persen hingga akhir tahun, penerimaan negara hanya Rp 1.760,9 triliun atau 78,9 persen dari target APBN 2020 sebesar Rp 2.233,2 triliun. “Penerimaan kita mengalami penurunan. Karena banyak sektor mengalami penurunan sangat dalam. Sehingga outlook-nya di APBN 2020 untuk penerimaan negara bukannya tumbuh namun kontraksi,” beber eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sementara belanja negara melonjak dari target APBN 2020. Semula Rp 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun. Hal tersebut menyebabkan defisit APBN yang tahun ini ditargetkan 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun melebar jadi Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

Kata Sri Mulyani, peningkatan ini untuk memenuhi kebutuhan sektor kesehatan, melindungi dunia usaha, dan perlindungan sosial masyarakat karena physcal distancing. Tak jauh beda dengan para PNS, pegawai swasta juga masih menunggu kabar baik dari perusahaan soal THR tahun ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdi sebelumnya mengaku kalau saat ini pengusaha kesulitan membayar THR pekerja. Mengingat corona menyebabkan cash flow perusahaan berhenti. “Kalau disuruh bayar (THR) saya perkirakan mayoritas pengusaha kesulitan,” ungkapnya kepada Rakyat merdeka, dua hari lalu.

Dia menegaskan, bayar upah perbulan saja sulit bagaimana bayar THR. Bahkan jika virus dari Wuhan ini belum teratasi sampai Juni, bukan tidak mungkin tidak sedikit pengusaha yang gulung tikar.

Berita Terkait : Sri Mul Ramal Ekonomi Triwulan I Tumbuh 4,6 Persen

“Kemampuan kami cuman sampai Juni. Lewat dari itu bubar. makanya dari awal kami ingatkan pemerintah konsentrasi ke virus dulu yang paling utama,” terangnya.

Namun, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pengusaha tengah mencari cara agar THR tetap disalurkan. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapat tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kata Agus, ada beberapa opsi yang kemungkinan bisa diambil perusahaan. Pertama, negosiasi dengan serikat pekerja untuk mencicil pembayaran THR. Namun opsi tersebut tidak mudah. Banyak pekerja yang menunggu momen ini agar bisa mendapatkan THR secara utuh. Apalagi, serikat buruh juga sudah menyatakan sikapnya, yakni menagih kewajiban pengusaha yang harus membayar THR secara penuh.

“Opsi kedua, industri meminta diberikan ruang untuk mendapatkan soft loan dari bank agar mereka bisa membayar THR kepada karyawannya. Yang dimaksud dengan soft loan tentu dengan bunga yang sangat rendah dan juga term of payment-nya yang cukup panjang,” ungkap Agus.

Politisi Golkar ini menyebut, sektor industri memiliki itikad baik dalam menunaikan kewajibannya meskipun harus berutang kepada bank. Salah satu contohnya PT Astra Daihatsu Motor (ADM). Perseroan berjanji tetap memberikan THR bagi karyawannya.

Berita Terkait : Presiden, Wapres, Menteri, Anggota DPR, Tak Usah Lah

Direktur Pemasaran ADM, Amelia Tjandra menyebut aktivitas produksi dikurangi. Kini, Daihatsu memutuskan untuk menjalankan produksi dengan 1 shift. Waktu produksi lebih singkat dari biasanya. Daihatsu menyebutkan dengan pengurangan waktu produksi mobil ini maka karyawan pabrik bisa tetap tinggal di rumah secara bergantian.

Dengan mengurangi produksi mobil, karyawan Daihatsu jadi bisa libur dengan sistem kerja dua hari sekali. Upah tetap dibayar. Bahkan, Daihatsu berjanji tetap membayar THR kepada karyawannya. “Tentu kami berikan. Tidak ada yang dipotong hak-hak mereka. Karena pada dasarnya kami menganggap karyawan sebagai aset,” pungkas Amel. [MEN]