RMco.id  Rakyat Merdeka - Langkah Menteri BUMN Erick Thohir melakukan restrukturisasi dan menempatkan sosok di perusahaan plat merah yang memiliki kapabilitas, profesionalitas, dan mendukung bisnis di masa depan, dinilai sudah sangat tepat.

Apalagi, BUMN sebagai perusahaan negara memiliki target bisnis sekaligus juga diwajibkan bisa mencapai target pemegang saham, dalam hal ini pemerintah. 

Kalaupun Erick menggunakan pendekatan ala political appointee alias penunjukan secara politis terhadap seseorang untuk duduk di BUMN, juga merupakan hal biasa. Sebab, hal itu dimaksudkan guna menjaga arah perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.  

Berita Terkait : Sabet Rekor MURI, Menteri BUMN Apresiasi Pertamina SMEXPO 2020

"Political appointee sepanjang yang bersangkutan profesional dan mampu mengelola BUMN dengan efektif, saya kira wajar saja. Beberapa contoh yang sukses model ini adalah Robby Djohan atau Ignasius Jonan sudah memberikan bukti tersebut," ujar pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto, Minggu (28/6). 

Jonan dikenal sebagai sosok yang sukses memperbaiki KAI. Adapun mendiang Robby Djohan tercatat membesarkan Bank Niaga, lalu menyelamatkan Garuda Indonesia dari kebangkrutan, juga mengantarkan merger besar beberapa bank BUMN menjadi Bank Mandiri.

Perombakan yang terjadi di tubuh BUMN saat ini, kata Toto, sudah sesuai dan objektif. Artinya, sudah merujuk pada peraturan yang berlaku. Terlebih, dalam seleksi pemilihan itu sudah melalui kompetisi. "Seleksi dari awal sudah dilakukan dengan objektif, memperhatikan kompetensi dan track record kandidat, serta memiliki integritas yang kuat untuk meng-handle isu governance yang kompleks di perusahaan plat merah," jelasnya.  

Berita Terkait : Erick: Jangan Saling Menyalahkan Ya...

Ia menerangkan, penempatan talent muda di salah satu perusahaan BUMN dengan posisi strategis hal wajar saja jika dimaksudkan untuk bisa memberikan inovasi baru di tubuh BUMN. Asalkan sosok itu punya inovasi kuat serta paham arah bisnis BUMN di masa depan. Misal yang ditempatkan di Telkom, harus paham tentang bisnis telekomunikasi di masa depan.  

Sehingga, lanjut Toto, investasi besar Telkom di backbone jaringan harus diimbangi dengan pendapatan besar. Contohnya, di jasa over the top (OTT) yang selama ini hanya dinikmatasi raksasa seperti Google atau Facebook dan sejenisnya. "Itulah tugas yang diharapkan bisa dipenuhi oleh talent muda tersebut," jelas Toto.

Kata Toto, saat ini, sangat mendesak untuk terus memperbaiki kinerja BUMN. Apalagi ada tantangan lain ketika tingkat profitabilitas rata-rata BUMN masih rendah. BUMN harus fokus meningkatkan kemampuan laba dan menggerakkan aset agar produktif. Karena itu, sebagian BUMN posisinya secara internal sudah lemah merugi dan produknya relatif sudah tidak kompetitif karena sudah diambil alih pesaing swasta, maka Erick agar tak sungkan melikuidasi. “Ke depan mungkin Indonesia akan punya lebih sedikit BUMN, tapi kondisinya lebih sehat dan berdaya saing," tambah Toto.

Berita Terkait : Ahok Bisa Bernapas Panjang

Ekonom yang juga dosen Perbanas Institute Piter Abdullah menilai, langkah Erick dalam memilih talent di BUMN sudah sesuai, jika prioritas diberikan kepada tenaga profesional. Tapi, Pieter memberikan sedikit catatan. Setiap penunjukan pejabat di BUMN harus sesuai dengan karakter perusahaan dan kebutuhan bisnis di masa depan, juga memiliki wawasan yang mumpuni. Karena, karakteristik BUMN dan swasta sangat berbeda. Bisa berhasil di swasta, tapi tantangan di BUMN selalu lebih berat. 

Misal, keberhasilan dalam mengelola satu perusahaan rintisan belum tentu menjadi jaminan dan akan mampu memimpin BUMN. Karena karakteristik BUMN yang unik, membutuhkan pengalaman dan wawasan. “Memberi kesempatan kepada profesional saya kira itu sudah dan selama ini dilakukan. Memang seharusnya begitu. Pengelolaan BUMN harus diberikan kepada para profesional,” ujar Piter. [USU]