RMco.id  Rakyat Merdeka - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo membuka catatan utang pemerintah untuk pembayaran public service obligation (PSO) alias subsidi tiket kepada BUMN perkeretaapian.

Sesuai laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada tahun 2015, pemerintah mencatat utang pembayaran PSO kepada KAI senilai Rp 108,27 miliar. Tahun 2016, angkanya Rp 2,22 miliar. Kemudian, pada tahubln 2019, mencapai Rp 147,38 miliar.

Berita Terkait : DKI PSBB Total, KAI Sudah Lebih Dari Siap

Dengan demikian, total utang PSO pemerintah kepada KAI hingga tahun 2019, mencapai Rp 257,87 miliar.

Didiek berharap, pemerintah bisa segera membayar utang tersebut, karena wabah Covid-19 sudah menggerus kinerja KAI. "Harapan kami, pencairan utang pemerintah dapat direalisasikan," katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).

Berita Terkait : Petugas Pemeriksa Jalur, Terjang Rintangan Demi Pastikan Keamanan Jalur KA

"Pembayaran utang ini dapat membantu likuiditas KAI dalam menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, juga dapat memberikan keyakinan bagi stakeholder KAI terhadap kepastian piutang pemerintah. Sehingga, dapat meningkatkan kepercayaan mereka," lanjutnya.

Untuk diketahui, nilai kontrak PSO pemerintah untuk KAI diberikan untuk subsidi ke kereta api (KA) antar kota yang terbagi untuk KA Jarak Jauh, Jarak Sedang, dan Lebaran.

Berita Terkait : Suka Duka Kuliah Kerja Nyata di Tengah Pandemi Covid-19

Untuk KA perkotaan, ada KA Jarak Dekat dan Kereta Rel Diesel (KRD), dan KRL Commuterline. [KPJ]