RMco.id  Rakyat Merdeka - Aktivitas ekonomi global menunjukkan tanda-tanda pulih di Juni 2020. Hal ini terlihat dari kinerja manufaktur global (Purchasing Manager’s Index/PMI) yang mulai menunjukkan tren positif diangka 47,8 persen. Peningkatan terjadi pasca negara-negara di dunia melonggarkan kebijakan lockdown.

“PMI global dari Maret hingga Mei 2020 menunjukkan titik terendah. Namun, mulai Juni 2020 catatan itu sudah makin membaik,” kata Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Ubaidi S Hamidi dalam diskusi daring, kemarin.

Catatan positif ini, kata Ubaidi, merupakan indikator yang cukup baik. Di Indonesia pun demikian. Indeks PMI manufaktur mengalami perbaikan. Dia mengatakan, memang pada Mei sempat mengalami tekanan, dan kembali meningkat, atau meninggalkan titik terendah di Juni.

“Saya kira ini indikator yang cukup baik. Karena memang di beberapa negara indikator PMI juga sudah menunjukkan perbaikan positif. Jadi, meski masih di level kontraksi, di bawah, PMI manufaktur Indonesia sudah meninggalkan titik terendahnya,” ujarnya.

Perbaikan lainnya, lanjut Ubaidi, juga ditunjukkan oleh harga komoditas dan kepercayaan sektor keuangan yang juga sudah membaik. Seluruh komponen tersebut mengalami peningkatan. 

Berita Terkait : Maya Septha Anggap Perempuan Berkarier Akan Terlihat Seksi

“Kita lihat, perbaikan aktivitas ekonomi itu mendorong kenaikan harga komoditas sejak bulan Mei, baik itu minyak sawit (CPO), brand, atau tembaga. Jadi dari Mei ke Juni sudah menunjukkan perbaikan harga komoditas,” katanya.

Demikian juga sisi stabilitas sektor keuangan di global juga membaik. Dan ini juga diikuti arus modal masuk ke negara berkembang yang terus meningkat. 

Ubaidi juga menyampaikan proyeksi terbaru pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 per bulan Juni. Proyeksi ini disampaikan beberapa lembaga seperti IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bloomberg.

Untuk IMF, mereka memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka -0,3 persen. Sementara, Bank Dunia di angka 0 persen.

“Sedangkan, Kemenkeu memproyeksi di angka -0,4 persen sampai 1 persen, ADB -1 persen dan Bloomberg memproyeksi di angka 0,5 persen,” papar Ubaidi.

Berita Terkait : BUMN Perikanan Lebarkan Sayap Berjualan Via Online

Ia melanjutkan, dampak perekonomian ini akan mempengaruhi terhadap penyesuaian di sisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Setidaknya, kata dia, ada dua hal utama dalam penyesuaian di APBN. 

“Pertama, dampak terhadap tekanan di sisi tanggungan Negara. Yang kedua adalah adanya tambahan beberapa belanja negara yang ekonomi itu tetap dalam koridor,” jelasnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, penerbitan Surat Berharga Negara/SBN dalam bentuk valuta asing/valas memang merupakan salah satu sumber pembiayaan defisit di tahun ini dan dilakukan dengan konteks oportunistik.

“Salah satu pertimbangan adalah karena pasarnya lagi bagus. Tapi di sisi lain juga mempertim- bangkan dengan kebutuhan kami sampai akhir tahun kira-kira seperti apa,” kata Febrio.

Untuk diketahui, Kemenkeu baru saja menerbitkan SBN valas berdenominasi Yen Jepang, atau Samurai Bonds.

Berita Terkait : Menkeu Pede Ekonomi Kita Selamat Dari Resesi

Pemerintah telah berhasil menerbitkan Samurai Bonds dengan nilai 100 miliar yen yang dibagi dalam lima seri. Yaitu RIJPY0723, RIJPY0725, RIJPY0727, RIJPY0730, dan RIJPY0740.

Febrio melanjutkan, pemerintah tidak akan gegabah menambah utang valas baru. Pasalnya, penambahan utang perlu mempertimbangkan konteks risk management, serta melihat kondisi dan peluang pasar pada saat ini.

Meskipun kondisi likuiditas pemerintah saat ini masih memungkinkan untuk menambah utang baru, tetapi ke depannya likuiditas ini akan banyak digunakan untuk kebutuhan- kebutuhan lain

“Jadi cash management pemerintah akan mulai banyak digunakan dalam beberapa bulan ke depan. Intinya, tetap saja konteks oportunistik tetap menjadi salah satu prinsip tapi di sisi lain kita melihat kas yang dimiliki oleh pemerintah,” pungkasnya. [NOV]