RMco.id  Rakyat Merdeka - Gara-gara Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) punya utang Rp 48 triliun, DPR ragu perusahaan pelat merah ini mampu mengembalikan dana talangan pemerintah sebesar Rp 4 triliun.


Hal ini dikatakan Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PTPN III di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (8/7) malam. Ikut hadir di RDP ini, Direktur Utama PTPN III Muhammad Abdul Ghani.


Menurut Nasril, alangkah baiknya PTPN memilih opsi Penerimaan Modal Negara (PMN) ketimbang dana talangan. Soalnya, dana talangan harus dikembalikan ke pemerintah berikut bunganya. 


Ini tentu akan menambah beban utang perusahaan. Apalagi, skema pelunasan dana talangan yang dibeberkan PTPN III sumber dananya berasal dari penjualan aset.


"Memang, kemampuan bayar (utang) tinggi. Tapi, itu kan dari jual aset. Bukan, dari akumulasi keuntungan (kinerja). Kenapa nggak pilih PMN saja kalau begitu? Ini yang membuat kami risau. Utangnya hampir Rp 50 triliun," ujar Nasril. 


Menanggapi hal ini, Abdul Ghani mengakui, meski telah enam tahun berbentuk holding, pihaknya masih belum mampu meningkatkan kapasitas yang ada. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan holding untuk membantu anak usaha.

Baca Juga : Gurihnya Bisnis Kuliner, Nasi Kulit PPK Siap Buka 100 Cabang


Karenanya, restrukturisasi utang akan menjadi bagian dari transformasi yang dilakukan. Pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan 33 pemberi pinjaman.


"Ada juga rencana divestasi dan optimalisasi aset agar dananya digunakan untuk menutup utang unsustain atau existing loan. Semoga ini bisa menjadi relaksasi beban keuangan di PTPN," akunya.


Sementara soal dana talangan Rp 4 triliun, PTPN berharap pembayaran cicilan pokok pinjaman baru dilakukan 8 tahun kemudian, dengan bunga pinjamannya 2 persen.


"Kami akan kembalikan pokoknya mulai 2028. Dan tiga tahun selesai," pintanya.


Hal ini dikarenakan, adanya penyesuaian atas perubahan struktur di organisasi. Termasuk adanya perubahan skema holding yang semula strategis menjadi operating holding.


Artinya, beberapa fungsi strategis seperti perencanaan strategis, pemasaran, pendanaan sudah diambil alih holding. Sementara anak usaha berfokus pada kinerja operasional.

Baca Juga : Menpora RI: Dari Pelatih yang Tepat Akan Lahir Atlet Berprestasi Masa Depan


"Persoalan paling besar adalah disparitas tinggi antara satu PTPN dengan PTPN lain. Fokus kami ke depan, bagaimana PTPN meningkatkan kapabilitasnya, sehingga potensi dari lahan dan tanaman bisa kami gali," katanya.
Ia lalu merinci pembayaran dana talangan, yaitu sebesar Rp 1,32 triliun pada 2028, Rp 884 miliar di 2029, dan Rp 1,79 trilliun di 2030.


Rencananya, dana talangan ini akan digunakan untuk enam pos, yakni replanting tanaman seluas 4.484 hektare (ha) senilai Rp 413 miliar dan pemupukan sebesar Rp 965 miliar.


Menurutnya, kebutuhan pemupukan perseroan sebesar Rp 2,3 triliun. Namun, ia hanya akan menggunakan Rp 965 miliar dari dana talangan. Sedangkan sisanya berasal dari kas perseroan.


"Satu hal yang menyebabkan kinerja PTPN belum bangkit, karena tidak melakukan pemupukan 100 persen, kami hanya lakukan rata-rata 60 persen-70 persen. Padahal 100 persen pupuk diberikan, maka return dua kali lipat," jelasnya.


Selain itu, dana talangan akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan sebesar Rp 625 miliar, untuk modal kerja pembelian TBS (tanda buah segar) senilai Rp 208 miliar.


Kemudian, pos dana talangan selanjutnya yakni untuk pembelian tebu rakyat tahun ini sebanyak 8,5 juta ton senilai Rp 607 miliar. Dan terakhir untuk memperbarui peralatan mesin di pabrik sebesar Rp 1,16 triliun.

Baca Juga : Pegawainya Ada Yang Meninggal Dunia Karena Covid, PN Semarang Tutup Sementara


"Jadi dana pinjaman Rp 4 triliun ini, kami masukkan bagian dari transformasi holistik. Kami harap pinjaman pemerintah ini bisa disetujui. Dan segera kami belanjakan di Agustus untuk kebutuhan tersebut," harapnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, PTPN memiliki utang hingga Rp 48 triliun. Sehingga, pihaknya menyiapkan program restrukturisasi utang besar-besaran di PTPN.


“Nanti, akan ada program restrukturisasi besar seperti di Krakatau Steel,” katanya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (9/6). [IMA]