RMco.id  Rakyat Merdeka - Usulan agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang Rp 600 triliun yang dilontarkan anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Mei lalu, sempat jadi polemik panjang. Ada yang setuju, ada yang menolak. Namun, dengan kondisi ekonomi yang saat ini semakin parah akibat wabah corona, usulan tersebut nampaknya perlu segera dieksekusi. Segera cetak uang dan bagikan ke rakyat, agar mereka tak kelaparan.

Misbakhun menyatakan, usulan tersebut sebenarnya sudah diamini BI. Namun, bentuknya burden sharing alias tanggung renteng antara Pemerintah dan BI. "Sudah selesai diputuskan di Komisi XI DPR soal burden sharing," kata Misbakhun, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Dalam kesepakatan di Rapat Komisi XI DPR, 6 Juli lalu, BI akan menanggung beban pembiayaan sebesar Rp 397,56 triliun untuk belanja publik. Namun, Misbakhun belum tahu persis sudah sejauh mana realisasinya. Nominal burden sharing yang disepakati juga, menurutnya, masih terlalu kecil.

"Tidak cukup. Karena UMKM dan korporasi belum dilakukan upaya serius program stilmulusnya," sambungnya.

Dalam skema burden sharing ini, BI akan mencairkan cadangan devisa lalu diserahkan kepada pemerintah dalam bentuk utang. Sebab, berdasarkan aturan, Pemerintah tidak dibolehkan mencetak uang. Pemerintah hanya bisa menerbitkan surat utang. 

Berita Terkait : Hati-hati Saat Berbagi Beban

Beban bunga utang dari burden sharing ini, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, 100 persen ditanggung BI. Tapi hanya untuk membiayai komponen public goods, yakni bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, kementerian/lembaga dan Pemda. "BI dan Kemenkeu setuju penerbitan SBN untuk belanja public goods langsung dibeli BI dengan suku bunga sebesar reverse repo rate," kata Sri Mulyani.

Sementara, bunga utang untuk pembiayaan non-public goods yakni UMKM dan korporasi non-UMKM dengan total anggaran sebesar Rp 170,3 triliun ditanggung Pemerintah melalui penjualan SBN kepada market. BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar (market rate) dengan BI reverse repo rate 3 bulan dikurangi 1 persen. Sisanya, untuk pembiayaan non-public goods lain, beban akan ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah sebesar market rate.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku, burden sharing ini akan menggerus modal BI. Karena itu, ia menekankan bahwa skema ini hanya berlaku tahun 2020. "One off policy," kata dia. Perry optimis, skema ini hanya akan berdampak kecil pada inflasi tahun ini. “Modal kami kuat," tegasnya.

Ekonom senior Piter Abdullah mengatakan, cetak uang bukanlah hal yang tabu dilakukan BI. Toh, saban tahun BI selalu mencetak uang. Baik dalam rangka mengganti uang lama dan rusak, maupun untuk menambah uang yang beredar.

"Sekarang itu dalam rangka menambah dalam bentuk fiskal. Cuma sebenarnya Bank Indonesia melakukan secara terukur," ujar Piter, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca Juga : Polri Bantah Status Djoko Tjandra Sebagai Konsultan Korwas PPNS Bareskrim

Piter menambahkan, BI tidak perlu terlalu khawatir dengan inflasi. Sebab, di masa pandemi, tekanan inflasi rendah. Orang kekurangan uang untuk belanja.

"Harga adalah pertemuan supply dan demand. Inflasi bisa disebabkan oleh demandnya terlalu tinggi atau supply sedikit. Tekanan inflasi di masa Covid itu rendah. Orang gak punya duit, malas belanja. Potensi inflasinya sudah terlihat, inflasinya rendah," sebutnya.

Mardigu Wowiek Prasantyo, salah seorang pebisnis yang getol meminta pemerintah mengambil opsi cetak uang, menilai klaim BI sebelumnya yang sudah mencetak uang Rp 500 triliun belum sesuai dengan konsep cetak uang yang ditawarkannya, yakni sebagaimana merujuk Modern Monetary Theory atau MMT. Salah satu negara yang pernah melakukan adalah China, di tahun 1990-an.

"Bukan seperti yang saat ini dilakukan. Masih buat create demand yang tidak terlalu efektif. Saat ini, cetak uangnya bukan untuk sektor produktif. Konsep cetak uang harus sektor produktif," kata Wowiek, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Ia lalu mencontohkan opsi cetak uang untuk program pembangunan 1 juta rumah. Kementerian PUPR yang mengajukan anggaran Rp 100 triliun, bisa ditalangi dengan mencetak uang. "Print saja uang tersebut, lalu beri ke Kementerian PUPR," usulnya. Tapi, uang yang dicetak ini tidak boleh untuk membeli barang-barang impor. 100 persen harus lokal. "Krakatau Steel nyala, semen nyala, bata nyala," tuturnya.

Baca Juga : Kesepakatan Nuklir JCPOA Terancam Berantakan!

Ketika bangunan jadi, dan rumah yang dibangun tersebut laku, Mardigu mengatakan bawa kembali uang pembangunan rumah tersebut ke Kementerian Keuangan. "Begitu masuk, bakar. Tidak perlu ada bunga," lanjut Mardigu, agar uang tersebut tidak menimbulkan inflasi.

Lalu, apa bedanya konsep cetak uang yang ditawarkan Mardigu dengan konsep burden sharing saat ini? "Mirip, yang penting produktif," jawab Mardigu.

Di Twitter, opsi cetak uang ini banyak disuarakan. Akun @Anugrah58704256 misalnya. Menurutnya, cetak uang adalah solusi untuk menambah daya beli masyarakat. "Daya beli masyarakat berkurang Pak. Karena uang tidak beredar. Cetak uang aja Pak. Kalau daya beli kuat. Baru uangnya disimpan lagi di bank," usulnya. 

"Pengen deh bisa cetak uang sendiri hm," canda @hesditaaaa152. "Ayo donk cetak uang, ekonomi mati suri nih. Rakyat gak boleh lapar!" seru @rakyat_jelata12. "Pemikiran orang awam 'pernah kepikiran ndak sih, Indonesia kan bisa cetak uang sendiri. Kenapa ngutang yah?" timpal @madtzr. [SAR]