RMco.id  Rakyat Merdeka - Daya beli masyarakat yang masih rendah saat pandemi Covid-19, membuat pelaku usaha menahan diri mengambil kredit ke perbankan. Namun BRI punya jurus jitu untuk mensiasatinya.

Hal ini diamini Direktur Utama BRI Sunarso. “Virus ini menyebar sejak akhir Januari, namun dampaknya baru terasa pada minggu ketiga dan keempat Maret. Sementara pertumbuhan ekonomi pada Januari sampai Februari sebenarnya masih tumbuh normal, justru di situ kami lengah,” katanya dalam Webinar COREEconomic Forum bertajuk Langkah Penting Perbankan Mendorong Bisnis UMKM di Masa Pandemi, Jakarta, kemarin.

Karena itu sejak awal Maret lalu, sambung Sunarso, pihaknyasudah mulai menyiapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi dampak pandemi. Namun, harus diakui, kebijakan yang dibuat sejak awal Maret membutuhkan waktu dalam implementasinya.

Di samping itu, BRI pun melakukan berbagai inovasi dalam proses penyaluran kredit UMKM. Survei tatap muka yang biasanya dilakukan sebagai syarat, kini tidak diperlukan lagi.

Baca Juga : Pendiri Al Wasliyah Diusulkan Senator Jadi Pahlawan Nasional

“Kami bisa memberi kredit tanpa tatap muka dan survei, sebagai gantinya lewat digital lending. Sekarang kami telah membuat ekosistem digital,” tutur Sunarso.

Sementara dalam proses penilaian, perseroan menggunakan penilaian kehidupan sosial (social behaviour score). Caranya, dengan melihat perilaku seseorang dalam menggunakan kartu kredit.

“Kami lihat juga bagaimana FDVKÁRZ-nya untuk spending.Itu terus kami pantau. Tapi selama Mei kami memang tidak bisa melakukan ekspansi pemberian kredit. Sebab saat itu BRI fokus pada restrukturisasi,” katanya.

Namun sejak Juni terutama pada minggu ketiga dan keempat, proses restrukturisasi mulai melandai. Sehingga dana yang dimiliki BRI digunakan untuk ekspansi penyaluran kredit.

Baca Juga : KRL Tabrak Mobil di Perlintasan Kereta Tanah Kusir, Alhamdulillah Tak Ada Korban Jiwa

“Kredit mikro saja pada Juni bisa ekspansi Rp 17,7 triliun. Artinya sekarang sudah mulai tumbuh. Optimis kami bisa bangkit, tapi tetap waspada,” imbaunya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam meminta, pemerintah dan otoritas terkait, hendaknya bahu membahu menjaga dunia usaha dan sektor keuangan.

Sinergi antar lembaga mutlak diperlukan. “Menjaga ketahanan dan keberlangsungan dunia usaha (sektor riil) sekaligus menjaga stabilitas sektor keuangan, akan menjadi penentu keberhasilan menghindari krisis, kemudian mempersiapkan recovery yang cepat ketika wabah berlalu,” bebernya.

Ia menyebut, tanda-tanda kontraksi ekonomi juga sudah terlihat pada sektor perbankan. Dana Pihak Ketiga (DPK) naik untuk nominal di atas Rp 2 miliar, sementara untuk nominal di bawah Rp 100 juta mengalami penurunan.

Baca Juga : Ejekan Monyet Diselidiki, Neymar Dihukum Dua Laga

Artinya, kata Piter, untuk kelompok menengah ke bawah, konsumsi itu terbatas. Dan tabungan dipakai untuk memenuhi konsumsi. Sementara kelompok menengah atas juga menahan konsumsi, sehingga berujung pada kenaikan DPK di atas Rp 2 miliar. [DWI]