RMco.id  Rakyat Merdeka - Runtuhnya ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19 memang masih menjadi tantangan bagi seluruh negara di dunia. Termasuk Indonesia. Namun daya tahan perbankan dinilai mampu menjadi tulang punggung bagi ekonomi nasional saat recovery.

Sejauh ini, perkembangan pemulihan ekonomi global masih lambat, bahkan penuh ketidakpastian, lantaran pandemi Covid-19 masih terus terjadi terutama di negara-negara Amerika Latin seperti Brasil. Bahkan, Singapura merilis data resmi yang menegaskan perekonomian negara tersebut sudah masuk ke zona resesi.

Di saat yang sama, perkembangan perekonomian Indonesia juga terindikasi mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif di kuartal II-2020 ini. Kemudian dikeluarkannya UU Nomor 2/2020 tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 menjadi penting dan strategis. 

Berita Terkait : Pemerintah Endus Peluang Kebut Pemulihan Ekonomi

UU tersebut kemudian dielaborasi ke dalam berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan OJK, Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), dan sebagainya yang kesemuanya itu bersinergi dalam percepatan pemulihan ekonomi supaya di kuartal ketiga dan keempat serta seterusnya bisa tumbuh positif sehingga perekonomian Indonesia terhindar dari resesi.

Menurut Deputi Gubenur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, hingga kini sektor perbankan Indonesia masih terbilang solid dengan indikator rasio-rasio keuangan yang baik. “Di sinilah sektor perbankan nasional diharapkan dapat memberikan kontribusinya untuk percepatan pemulihan ekonomi setelah sejumlah relaksasi kebijaan diterbitkan oleh Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS,” sebut Destry dalam Webinar Akurat.co bertajuk Peran Perbankan Memulihkan Perekonomian Saat New Normal, Jumat (17/7).

Bahkan penurunan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 4 persen oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kemarin (16/7), menegaskan bahwa perbankan harus segera menyesuaikan suku bunga supaya memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk berekspansi. Sehingga, mengajukan fasilitas kredit baru maupun menambah fasilitas kredit. “Dalam kondisi new normal karena pandemi Covid-19, kita harus survival mode untuk memasuki era new normal dengan melihat peluang yang ada, adaptif hingga melakukan inovasi baru,” katanya.

Berita Terkait : Jokowi Serukan Pemda Kebut Serap Anggaran

Menghadapi new normal, BI terus berusaha menyempurkan layanan digitalisasi di sektor keuangan. Karena dengan kondisi new normal teknologi dibutuhkan penguatan pada informasi dan telekomunikasi. “Kami mulai dari beberapa sektor yang mempunyai impact tinggi dari sisi permintaan yang mampu menyerap tenaga kerja dan menyumbang ekonomi dalam jumlah besar," paparnya.

Di kesempatan yang sama, Chief Economist PT BNI (Persero) Tbk Ryan Kiryanto menyatakan, desain bauran kebijakan yang baik dan konstruktif dari Kemenkeu (fiskal), BI (moneter) dan OJK (perbankan/keuangan) ini menjadi stimulus yang tepat untuk perbankan nasional sehingga dorongan untuk ekspansi bisa diwujudkan. “Melalui kebijakan fiskal, sisi permintaan diupayakan untuk meningkat sehingga mendorong permintaan kredit baik kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumtif. Alhasil, pertumbuhan kredit secara tahunan diharapkan bisa meningkat dan fungsi intermediasi berjalan lebih optimal," ujarnya.

Hadir di kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Dia menegaskan jika perbankan memiliki peran sangat besar lantaran menjadi tulang punggung atau kunci untuk recovery ekonomi. Mengingat semua sektor dunia usaha mengalami penurunan. "Perbankan sebagai media intermediasi tentu mempunyai permasalahan yang harus diselesaikan. Mereka harus mendapat dana untuk disalurkan, peran pemerintah menjadi sangat penting," jelasnya. [DWI]