RMco.id  Rakyat Merdeka - Data keluarga tidak mampu saat ini masih belum akurat. Akibatnya, stimulus yang diberikan pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani meminta kepada Menteri Sosial, Juliari Batubara dan Menteri Dalam Negeri,Tito Karnavian untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk bisa memberikan insentif kepada pemerintah daerah. 

Dana insentif ini untuk mendorong pemda agar bisa mengupdate data keluarga miskin dari rumah ke rumah. Dengan data yang terus diperbarui, diharapkan stimulus yang diberikan pusat kepada masyarakat di kondisi pandemi corona seperti saat ini bisa tepat sasaran. 

“Di masa pandemi saat ini, rumah tangga miskin membutuhkan dukungan sehingga mereka bisa diidentifikasi. Maka dari itu, datanya harus terus ditingkatkan,” kata Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, kemarin. 

Baca Juga : Telkomsel Luncurin Paket Data Terjangkau Untuk Perguruan Tinggi

Lewat insentif yang diberikan, lanjut Sri Mulyani, daerah diharapkan bisa melakukan tugas memperbarui data masyarakat yang terangkum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

“Kami meminta kepada Kemensos dan Kemendagri untuk bisa memberikan insentif kepada pemda untuk bisa update data dari rumah tangga yang membutuhkan dukungan. Mereka bisa diidentifikasi, dan datanya bisa ditingkatkan,” ujar Ani. 

Diterangkannya, penyaluran program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah saat ini didasari oleh DTKS. Karena itu, Ani mendorong agar insentif tersebut bisa diberikan agar daerah bisa kerja cepat memperbarui DTKS. 

Menkeu menambahkan, dalam setiap kebijakan yang diambil, pemerintah selalu mencoba mengidentifikasi gagasan kebijakan yang baik. 

Baca Juga : Perta Arun Gas Gali Potensi Bisnis di Kuwait

Namun, kata Ani, implementasinya tetap sangat bergantung dari data serta mekanismenya. 

Apakah bisa mencapai kelompok sasaran dengan cara yang sangat efektif, dan apakah infrastrukturnya sudah cukup baik. Ini diperlukan untuk mengeksekusi kebijakan yang bisa menjangkau kelompok yang ingin dijangkau. 

“Kita juga harus menyadari bahwa kapasitas fiskal bukannya tidak terbatas. Kita harus memastikan prioritasnya apa, dan di area mana saja. Dan apakah kebijakan ini efektif,” tegas Ani. 

Terpisah, Menteri Sosial, Juliari Batubara mengatakan, pemerintah sudah memiliki berbagai program bantuan sosial untuk menekan laju penambahan keluarga miskin dan rentan miskin. 

Baca Juga : Perbankan Jadi Tulang Punggung Pemulihan Ekonomi

“Kemensos terus memantau program bantuan sosial, apakah masih relevan jika diterapkan dengan kondisi yang ada atau perlu diperkuat. Artinya, kalau ternyata harus memerlukan anggaran tambahan untuk mengcover lebih banyak lagi keluarga miskin, kami akan ajukan tambahan anggaran,” kata Juliari. 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan setelah berhasil ditekan sejak 2017. BPS menyebut angka kemiskinan naik karena pandemi Covid-19 yang kemudian berdampak pada ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau naik dari posisi September 2019 sebesar 9,22 persen. Secara jumlah, penduduk miskin bertambah menjadi 26,42 juta orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 1,63 juta dibandingkan dengan September 2019. [NOV]