RMco.id  Rakyat Merdeka - Virus corona (Covid-19) menghantam perekonomian masyarakat tanpa pandang bulu. Semua sektor kena efeknya. Baik di kota maupun daerah. Pemerintah diminta segera mempercepat perbaikan ekonomi. 

“Perut lapar bikin mudah dibakar,” tegas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Nairobi saat menjadi narasumber Ngopi Pagi virtual Rakyat Merdeka bertema "Potret Ketahanan Ekonomi Daerah Hadapi Covid-19", kemarin.

Ngopi Pagi kali ini menghadirkan sosok ekonom lokal yang konsen terhadap ketahanan pangan di Lampung. Apalagi Lampung menjadi salah satu penyuplai bahan pangan, terutama beras. Terbesar di skala nasional. Dan terus berupaya meningkatkan levelnya di skala internasional. 

Acara ini dipandu tiga wartawan senior Rakyat Merdeka. Kiki Iswara bertindak sebagai host, sementara Ratna Susilowati dan Firsty Hestyarini sebagai penanggap. 

Nairobi mengatakan, pemerintah sebaiknya membiarkan masyarakat bergerak menghidupkan ekonominya. Pemerintah tinggal mengawasi, seperti mengingatkan protokol kesehatan. Jika tidak begitu, maka akan lebih banyak orang yang meninggal dunia karena kelaparan serta kerusuhan sosial.

Berita Terkait : Gubernurnya Hebat Di Pertanian, Lampung Optimis Menjaga Ketahanan Pangan

Nairobi tidak ingin krisis pangan terjadi di Indonesia. "Ada banyak orang meninggal dunia karena kelaparan. Ada juga karena kerusuhan sosial. Ini tidak bisa kita biarkan. Pada akhirnya, perut yang lapar, akan membuat orang menjadi mudah terbakar. Mudah sekali dipicu emosi masyarakat. Negara maju seperti Amerika Serikat saja dengan kasus sederhana bisa terjadi kerusuhan," ujarnya.

Karena itu, Nairobi mendesak, pemerintah harus lebih berani dalam mengambil keputusan, termasuk menjalankan roda ekonomi di daerah-daerah. Jangan sampai, hidup yang semakin sulit ini, diperparah dengan keegoisan pemerintah.

"Hidup sudah susah, pergerakan ekonomi dihambat, lalu disuruh bertahan menunggu impor alat-alat kesehatan yang harganya juga mahal. Yang ada, masyarakat terbebani. Bisa-bisa, rakyat menganggap ini suatu tindakan represif," sebutnya.

Dia mengatakan, sektor pariwisata di Lampung menjadi salah satu yang paling terdampak. Padahal, sebelumnya dia berharap, akses jalan tol dapat mendongkrak jumlah wisatawan ke Lampung.

"Hanya awal-awal doang, atau sebelum Covid-19 kami merasakan tempat parkir restoran dipenuhi plat BG (Sumsel). Tapi sekarang, baik pariwisata hotel, pantai, kesenian sangat turun," keluhnya.

Baca Juga : Diperpanjang 10 Kali Pun, PSBB Transisi Nggak Ngefek

Nairobi pernah menanyakan kepada salah satu rekannya yang mempunyai perusahaan pariwisata cukup besar di Lampung. Pengakuan yang diterima Nairobi dari rekannya, cukup mengenaskan.

"Dia jawab, kemampuannya tinggal 20 persen. Malah, beberapa kawan ada yang bilang tidak bisa apa-apa lagi. Sudah tengkurap," ucapnya.

Tentu, sambung Nairobi, kejadian ini berdampak pada kesejahteraan karyawan. Untungnya, mereka tidak mengambil kebijakan PHK, yang cuma menambah beban masalah. 

“Saya tanya l bagaimana menggaji karyawan? Mereka jawab, sekarang sistemnya bisa ngutang dulu, kemudian nanti kita lunasi. Jadi, mereka masih tetap menggaji karyawannya. Meski dengan berbagai cara," jelasnya.

Nairobi menilai, apa yang terjadi di Lampung tidak terlalu parah dibanding kota-kota besar lainnya. Apalagi, pemerintah daerah tidak menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga : Homologasi Disahkan, KSP Indosurya Siap Jalankan Kesepakatan

"Jadi, aktivitas kami masih berjalan dengan baik. Walaupun memang, ada penurunan orang yang datang ke pasar, karena mereka masih sangat takut," imbuhnya.

Sektor industri agrobisnis yang merupakan lahan ekonomi terbesar di Lampung pun tidak bermasalah. Ekspor tetap berjalan bahkan karyawan mendapat bonus. 

Di samping itu, Nairobi mengatakan, warga Lampung tak terlalu takut dengan corona. Pasalnya populasi, angka positif dan korban meninggal akibat covid di Lampung relatif kecil.

"Ini ruang bagi Pemda, untuk bergerak cepat memberikan kebijakan yang bertujuan untuk rakyat. Jangan kasih kebijakan yang berlebihan sehingga ekonomi kita mandek," pungkasnya. [UMM]