RMco.id  Rakyat Merdeka - Berjalannya kebijakan ekspor benih lobster yang baru diluncurkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak terlepas dari persoalan. 

Pasalnya, pengiriman benih lobster ke Vietnam pada awalnya hendak dilakukan dengan pesawat charter yang dikoordinasikan oleh satu perusahaan yang direkomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun penggunaan pesawat charter hanya berjalan satu kali yang dilaksanakan pada saat pengiriman perdana, untuk pengiriman selanjutnya yang kedua hingga yang ketiga pada Jumat (17/7) dini hari ternyata menggunakan pesawat regular (komersil) tidak dengan pesawat charter seperti yang direncanakan.

Berita Terkait : KPK Diingatkan Profesional Ungkap Kasus Korupsi Elite Politik

Meski tidak lagi menggunakan pesawat charter, biaya cargo yang mesti dibayarkan eksportir tetap dihitung per ekor sebesar Rp 1.800 dan dibayarkan kepada perusahaan yang ditunjuk KKP.

Padahal tarif cargo yang seharusnya adalah berdasarkan berat kilogram. Dan sudah ada tarif resmi yang dikeluarkan oleh setiap maskapai penerbangan dengan tarif per kilogram.

Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja berpendapat lebih baik pengiriman benih lobster mengikuti praktik umum di dunia cargo udara yaitu tarif cargo seyogyanya dihitung berdasarkan berat kilogram atau ton.

Berita Terkait : KPK Terus Dalami Aliran Dana Suap Lobster Gate

“Semakin banyak tonasenya semakin rendah tarifnya,” ujar Wayan, Jumat (17/7).

Jika tarif dihitung per ekor, kata dia, menjadi sangat tidak fair karena jatuhnya akan luar biasa tinggi dan sangat memberatkan pengirim benih lobster. Artinya KKP diminta evaluasi tarif logistik ekspor benih lobster yang saat ini sedang bergulir.

“Sehingga pada akhirnya akan membebankan nelayan penangkap benih lobster, yang mana berdampak penghasilan mereka berkurang akibat penurunan harga beli,” ujarnya.

Baca Juga : Lutfi Suntikkan Vitamin

Pengusaha yang juga mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini KKP dapat memperbaiki sistem yang ada terkait kebijakan ekspor benih lobster. Karena itu, Fahri meminta semua pihak memberikan waktu bagi KKP dalam bekerja.

Menurut pria asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut, kebijakan ekspor benih lobster adalah kebijakan yang baik sehingga harus dikawal dan didukung.

“Beri waktu kepada KKP untuk memperbaiki sistem yang ada. Karena kebijakan ini bagus, harus dikawal dan didukung,” ujar Fahri. [KAL]