RMco.id  Rakyat Merdeka - Dampak ekonomi akibat pandemi virus corona memukul seluruh masyarakat kita. Terutama yang miskin. Mereka makin susah menjalani hidup.

Hal ini diutarakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam diskusi virtual, di Jakarta, kemarin. 

Menurutnya, krisis kali ini berbeda dengan yang terjadi pada 1998 ataupun 2008. Dampaknya benar-benar memukul seluruh lapisan masyarakat. 

“Krisis 2020 ini sangat berbeda karena dampaknya terhadap perekonomian sangat besar. Kita bisa melihat tiap hari, tiap pekan saudara kita hidup makin susah, pengangguran makin meningkat,” ujar Febrio. 

Selain berdampak pada masyarakat luas, pandemi corona ini juga berpengaruh besar kepada sektor dunia usaha karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekan penyebaran corona ini membuat penjualan, jasa dan perdagangan mati suri. Kondisi saat ini, lanjut Febrio, sangat penting untuk dipikirkan bersama-sama. 

Baca Juga : BPK Penatausahaan Piutang Perpajakan Perlu Diperbaiki

Tujuannya, agar pemerintah bisa membangun sebuah kebijakan yang mendukung dari seluruh aspek demi menggerakkan kembali perekonomian 

“Pemerintah tidak bisa bekerja secara sendiri. Perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan lain. Semua komponen masyarakat harus kerja keras dan berinovasi dalam membantu pemulihan ekonomi,” kata dia. 

Febrio menambahkan, pemerintah terus memonitoring Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pihaknya akan fokus pada program yang dirasa sangat memberikan dampak besar bagi masyarakat. 

Hal itu dilakukan agar apa yang sudah direncanakan sampai akhir tahun, berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Contohnya dana perlindungan sosial yang biasanya dianggarkan sekitar Rp 100 triliun. 

“Kini kita anggaran Rp 203,9 triliun. Sudah lebih dari dua kalinya. Tahun depan tidak mungkin turun terlalu jauh karena banyak pengangguran naik, kemiskinan naik,” kata dia. 

Febrio melanjutkan, meski belum ada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu mengestimasikan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini akan anjlok minus 4,3 persen. 

Baca Juga : Terbang Dari Soetta dan Halim Nggak Perlu Ribet Ngurus SIKM Lagi

Adapun prediksi ini juga sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan II2020 berkisar minus 3,5 persen hingga 5,1 persen, dengan titik tengah minus 4,3 persen. 

Oleh karena itu, kata Febrio, Kemenkeu kini berjuang agar pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 bisa di atas 0 persen. Lalu, triwulan IV-2020 ekonomi akan lebih tinggi lagi di atas 0 persen. 

“Sehingga, kita berharap, ekonomi sepanjang 2020 tetap bisa di jaga di rentang minus 0,4 persen hingga 1 persen,” kata Febrio. 

Tapi beda cerita jika ekonomi triwulan III-2020 tumbuh negatif. Jika kembali negatif, maka Indonesia dipastikan jatuh ke jurang resesi. 

“Sebab secara teknikal, sebuah negara mengalami resesi ketika ekonominya tumbuh negatif dalam dua triwulan berturut-turut,” tegasnya. 

Terpisah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021. Hal itu menjadi penting agar memiliki efek signifikan dan membangkitkan ekonomi. 

Baca Juga : BMKG Ingatkan Potensi Hujan Tinggi di Sejumlah Wilayah

Untuk memastikan kebijakan tersebut berdampak optimal, lanjutnya, maka desain RAPBN 2021 harus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul pada 2021 dan berhasilnya capaian target ekonomi pada 2020. 

“Disiplin fiskal dibutuhkan karena pemulihan ekonomi memerlukan kredibilitas APBN,” ujar Said. 

Untuk menopang itu, jelasnya, cangkang kebijakan makro, terutama struktur APBN harus berani ekspansif. Karenanya, ruang fiskal bisa diperluas dengan dukungan kebijakan utang yang dinaikan, dari 34 persen menjadi 40 persen PDB dan defisit fiskal pada kisaran 5,2 persen. [NOV]