RMco.id  Rakyat Merdeka - Banyaknya regulasi yang harus dilalui untuk berinvestasi di Indonesia menjadi penghambat investor asal Amerika Serikat (AS) tanamkan modalnya. 

Hal tersebut diungkap Former General Counsel of United States Agency for International Development (USAID) atau Mantan Penasihat Umum Lembaga Pengembangan Internasional Amerika Serikat (AS), John Gardner dalam webinar Indef bertajuk 'Relocating Investment to Indonesia', Selasa (4/8).

"Regulasi di Indonesia tidak mendukung perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia," ungkap Gardner dalam webinar

Berita Terkait : Ini 5 Jurus BI Pulihkan Ekonomi

Menurut dia, berdasarkan penelitian USAID, ada sekitar 15.000 peraturan di tingkat menteri yang berkaitan dengan investasi. Dan 95 persen di antaranya baru disahkan pada tahun 2010.

Selain di pemerintah pusat, Gardner juga menyinggung hambatan para investor yang muncul dari aturan pemda. 

"Beberapa peraturan pemerintah daerah bisa menghambat menarik investasi asing (FDI)," tutur Gardner.

Berita Terkait : Ini 4 Jurus Airlangga Perbaiki Iklim Investasi Di Indonesia

Dia pun menyambut baik upaya pemerintah menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang memangkas segala aturan yang menghambat investasi.

"Ada sekitar 1.200 pasal yang dihapus, Ini penting untuk terus mendorong reformasi (birokrasi) lebih lanjut," urainya.

Selain itu, menurut Gardner, pemerintah juga perlu berupaya untuk terus menaikkan ranking kemudahan berbisnis atau ease of doing bisnis (EODB) agar dapat menarik investasi secara inklusif. Saat ini, posisi Indonesia masih berada pada urutan ke-73 dari 190 negara.

Berita Terkait : Nestle Indonesia Siap Tambah Investasi Rp 1,5 T

"Menaikkan peringkat Indonesia secara global dalam EODB akan menjadi sinyal kuat bagi investor asing untuk tanamkan investasinya,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, peringkat Indonesia tertinggal dari para pesaingnya seperti Malaysia dan Vietnam. Karena itu, pemerintah harus bergerak agresif memperbaiki ini. ”Seperti negara, atau regional lain, maupun di Asia Tenggara sendiri," pungkasnya. [DIT]