RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menjalankan program pengelolaan air dan pertanian untuk pengembangan Food Estate seluas 165.000 hektare di kawasan eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Provinsi Kalimantan Tengah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) ini terus digencarkan untuk mengantisipasi ancaman kekeringan dan krisis pangan di masa Covid-19 dan di masa mendatang. 

“Kementerian PUPR bertekad untuk aktif mewujudkan ketersediaan air yang berkelanjutan dan pengelolaan sanitasi serta mengantisipasi krisis pangan,” kata Basuki dalam pertemuan virtual bersama Menteri Pertanian dan SDA negara-negara G-20, kemarin. 

Turut hadir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Saat ini, Indonesia sedang melaksanakan program pengelolaan air terkait pengurangan risiko banjir. 

Program ini, kata dia, sangat penting dilaksanakan karena pada tahun 2020 beberapa banjir di sejumlah wilayah Indonesia telah menimbulkan kerusakan yang cukup serius. 

Berita Terkait : Anak Usaha J Resources Sabet Penghargaan Pertambangan

“Banjir merusak sejumlah bangunan, termasuk infrastruktur. Karenanya, penting dilakukan penanganan sejak dini di sisi pengelolaan air,” sambung Basuki. 

Selanjutnya, dalam mendukung capaian SDG (Sustainable Development Goals), Kementerian PUPR terus mendorong terwujudnya program 100-0-100. 

“Programnya yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak,” ujar Basuki. 

Di tengah pandemi Virus Corona, Basuki juga menegaskan sejumlah target infrastruktur SDA akan terus dilanjutkan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sebab, pencapaian program ketahanan pangan membutuhkan dukungan ketahanan air. 

“Pembangunan infrastruktur SDA antara lain pembangunan 61 bendungan pada 2020-2024, rehabilitasi 2,5 juta hektare irigasi, konstruksi 500 ribu hektare jaringan irigasi baru, pembangunan 2.000 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai,” ujarnya. 

Berita Terkait : Pemerintah Genjot Pembangunan Pelabuhan Patimban

Untuk diketahui, pertemuan Menteri bidang Pertanian dan Pengelolaan SDA negara-negara G-20 pada tahun 2020 fokus pada ketahanan pangan, juga pentingnya air bersih, sanitasi dan pengelolaan sampah dalam menghadapi pandemi. 

Negara G-20 merupakan kelompok negara-negara yang mempunyai peranan untuk menghadapi krisis ekonomi dalam tata kelola finansial global. Indonesia telah menjadi anggota G-20 sejak dibentuk tahun 1999. 

Pasokan Bahan Pangan 

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan Food Estate. 
Kalimantan dan Sumatera Utara direncanakan bakal menjadi lokasi Food Estate. 

Menurut Luhut, pada dasarnya hal ini dilakukan untuk memastikan negara dapat menyediakan pasokan bahan pangan, bila terjadi sesuatu secara global. 

Berita Terkait : Taiwan Maju Tak Gentar Lawan Provokasi China

Dia juga meminta negara-negara di ASEAN memperkuat upaya integrasi dan menghilangkan hambatan dalam perdagangan. ASEAN harus mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, wajib melindungi sumber daya alam dan mencegah eksploitasi sumber daya.

Termasuk mendukung investasi di industri hilir dan mendorong negara-negara menjadi bagian dari rantai pasokan global dalam teknologi hijau yang ramah lingkungan. 

Sementara untuk dapat memulihkan kepercayaan pada multilateralisme dan perdagangan global, Luhut menilai, ASEAN harus berkomitmen menghindari pembatasan ekspor atas barangbarang penting seperti peralatan medis, khususnya, produk makanan. [NOV]