RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto mendorong peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan swasta.

Menurutnya, cara tersebut dapat menyelamatkan perekonomian negara di tengah situasi pandemi Covid-19, yang hingga kini tak kunjung reda.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan tiga road map penguatan peran sektor BUMN Tahun 2020-2024, yang telah dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, survival dan kelangsungan hidup di periode kuartal kedua 2020 sampai 2021.

Tahap kedua, restrukturisasi dan realignment antara kuartal kedua 2020 hingga 2020. Tahap ketiga, inovasi dan transformasi dengan menciptakan partisipasi swasta dan spesialisasi BUMN dengan tujuan komersial dan sosial.

Berita Terkait : Komisi VI: Biar Pelat Merah Jadi Perusahaan Kelas Dunia

"Road map BUMN ini harus diperjelas arahnya. Apakah ingin menjadi agen pembangunan. Atau misalnya, mau menjadikan BUMN kelas dunia, masuk top 10 dunia," kata Darmadi di Jakarta, Selasa (15/9).

Dia juga melihat, road map tersebut belum menyentuh penguatan UMKM dan koperasi. "Padahal, BUMN bisa ikut memainkan peranan penting dalam penguatan UMKM, sebagai tindak lanjut dan implementasi dari TAP MPR No. 16 tahun 1998," tutur Darmadi.

TAP tersebut menjelaskan pentingnya sinergitas BUMN dengan pelaku UMKM dan koperasi, serta pengusaha swasta, untuk penguatan dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi dalam demokrasi ekonomi.

TAP MPR itu juga menekankan pentingnya kemitraan yang saling menguntungkan antara BUMN dengan UMKM, serta koperasi dan sektor swasta yang bisa saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi.

Baca Juga : PLN Percepat Pemanfaatan Gas Untuk Sektor Ketenagalistrikan

UMKM dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi, harus memperoleh kesempatan utama dalam pembangunan ekonomi negara. “Harusnya, road map itu menyebutkan secara eksplisit, bagaimana UMKM dan koperasi mendapat kesempatan yang utama," terang Darmadi.

Hal lain yang juga mendapat sorotan Darmadi adalah penguatan partisipasi swasta. Mengingat sektor swasta juga merupakan sektor yang membutuhkan support dan dukungan BUMN. Terlebih, saat ini, banyak yang kesulitan bertahan hidup dan mengalami kredit macet akibat pandemi.

"Dalam road map itu, pemerintah memang sudah memasukkan penguatan sektor swasta. Tapi, ada di tahap ketiga. Di tahun 2024, mestinya, dimasukkan di tahap awal," paparnya.

Politikus PDIP ini menekankan, BUMN harus memainkan peranannya, agar swasta bisa hidup. Agar ada hubungan yang saling menguntungkan. Misal, untuk usaha yang di atas Rp 14 miliar diambil oleh BUMN.

Baca Juga : Rakor Dengan Pemprov DKI, KPK Pertanyakan Kemajuan Penagihan PSU

Swasta juga butuh dukungan. BUMN bisa hidup kembali karena bisa minta PMN (Penyertaan Modal Negara). Bisa minta kredit ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara -red) BUMN. Nah, swasta sekarang tidak ada yang menolong. Susah," jelasnya.

Untuk itu, Darmadi menyarankan, agar road map yang ada dapat direvisi dengan menitikberatkan adanya gebrakan program yang bisa saling menguntungkan antara BUMN, UMKM, koperasi dan usaha swasta. "Penyelamatan UMKM, koperasi dan swasta jangan sampai terlambat," tandasnya. [KAL]