RMco.id  Rakyat Merdeka - Tak hanya menaham suku bunga di level 4 persen, Bank Indonesia (BI) juga merumuskan sejumlah langkah-langkah dalam mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, bank sentral menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan BI kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN 2020. 

"Semua kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bahkan pebdanaan dan pembagian beban dengan pemerintah semua itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemulihan akibat Covid-19," tegasnya usai mengumumkan hasil RDG BI secara virtual, Kamis (17/9).

Berita Terkait : Perkuat Ketentuan Operasi Moneter, BI Cabut 4 Peraturan

Langkah-langkah tersebut di antaranya, pertama melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi stance kebijakan moneter yang ditempuh.

Langkah ketiga, memperpanjang periode ketentuan insentif pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor, serta kredit non UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dari 31 Desember 2020 menjadi sampai dengan 30 Juni 2021.

"Keempat, BI mendorong pengembangan instrumen pasar uang untuk mendukung pembiayaan korporasi dan UMKM sejalan dengan program PEN," ujarnya.

Berita Terkait : Kementan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Food Estate

Terakhir, melanjutkan perluasan akseptasi QRIS dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dan pengembangan UMKM melalui perpanjangan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar nol persen untuk Usaha Mikro (UMI) dari 30 September 2020 menjadi sampai dengan 31 Desember 2020.

"BI akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mendukung program PEN, dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu," imbuhnya.

Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. [DWI]