Sebelumnya 
Berdasarkan kajian organisasi pemantau hutan nonpemerintah Global Forest Watch, angka deforestasi di Indonesia telah menyusut ke tingkat terendah sejak tahun 2003. Akan tetapi, Phelim Kine menyebut bahwa pencapaian itu akan sia-sia jika DPR menyetujui RUU Omnibus.

Menurut para analis, RUU tersebut mengandung sejumlah ketentuan yang diprediksi akan memperburuk tingkat deforestasi di Indonesia dan mengakibatkan rusaknya reputasi sektor minyak sawit secara internasional.

Kajian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Indonesia Madani juga memastikan bahwa RUU tersebut akan melemahkan perlindungan hukum untuk hutan alam di Indonesia.

Berita Terkait : Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur, Kemenperin Perkuat Industri Baja Nasional

Itu juga berpotensi menyebabkan bencana berskala besar, termasuk kerusakan signifikan terhadap tutupan hutan alam di provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Jawa Tengah dalam dua hingga tiga dekade mendatang.

Sejumlah ketentuan yang dinilai bermasalah dalam RUU Cipta Kerja tersebut seperti dilonggarkannya persyaratan untuk melakukan peninjauan dampak lingkungan dari proyek industri dan agribisnis.

Dalam aturan tersebut juga diperkuat dengan wewenang pemerintah pusat untuk menyetujui bisnis dan investasi di kawasan hutan serta lahan gambut yang telah ditunjuk secara resmi. Meskipun saat ini tengah diberlakukan moratorium deforestasi di kawasan-kawasan tersebut.

Berita Terkait : Cegah Penularan Corona, Menperin: Buruh Jangan Demo Dan Mogok Kerja

Di aturan itu juga akan ada penghapusan persyaratan yang mewajibkan setiap provinsi untuk mengalokasikan dan mempertahankan setidaknya, 30 persen dari keseluruhan lahan milik provinsi tersebut sebagai tutupan hutan.

"Penerapan kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Lahan Gambut, Tanpa Eksploitasi” (NDPE) telah banyak membantu produsen minyak sawit di Indonesia memenuhi standar tersebut," katanya.

Menurut Phelim Kine, Pengesahan RUU Cipta Kerja ini kemungkinan besar akan mengakibatkan melonjaknya praktik deforestasi yang dilakukan oleh produsen minyak sawit serta mencemari nama baik industri minyak sawit dan juga para pelanggannya.

Baca Juga : Pakar Hukum Ini Anggap Pengesahan UU Ciptaker Kebangkitan Legislasi DPR

Unsur-unsur pro-deforestasi pada RUU tersebut juga dinilai mengabaikan moratorium pembukaan hutan untuk pembangunan perkebunan dan kayu yang ditetapkan secara permanen oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Agustus 2019.

Sektor minyak sawit memiliki peluang besar untuk mencegah dampak ekonomi dan lingkungan jangka panjang yang ditimbulkan oleh berbagai hal. Dia juga mengingatkan agar kebijakan lingkungan dan pertanian perlu mendorong pertumbuhan ekonomi serta melestarikan hutan dan lahan gambut. [JAR]