RMco.id  Rakyat Merdeka - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, anggaran pemerintah banyak yang bocor. Banyak belanja pemerintah yang sebenarnya tak perlu dilakukan karena dampaknya minim.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu dalam acara Kupas Tuntas Ekonomi dan APBN secara virtual, kemarin. “Tidak sedikit pengeluaran pemerintah yang tidak efisien, banyak bocor, tidak perlu, yang tidak hasilkan nilai tambah besar,” tutur Febrio.

Berita Terkait : Bongkar Kasus Jiwasraya, Kejagung Gilas Pamor KPK

Karena itulah, belakangan pemerintah fokus menyusun anggaran yang lebih efisien. Beberapa anggaran yang dianggap tak perlu mulai dipotong. Salah satunya, perjalanan dinas. Tujuannya, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih terjaga. “Itu kemudian hasilkan disiplin fiskal relatif solid. Itu juga buat rating surat berharga kita naik,” imbuhnya.

Pemerintah kini sudah berhasil menjaga defisit fiskal atau APBN di bawah 3 persen, sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara Pengelolaan defisit fiskal yang berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga menjadikan rasio utang pemerintah Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan porsi anggaran yang lebih efisien, pemerintah mengklaim negara lebih siap menghadapi 2020 di bandingkan dengan negara lain.

Berita Terkait : Meski Anggaran 2021 Tak Ideal, Firli Janji KPK Tetap Bekerja Maksimal

Saat ini, Indonesia melakukan penyesuaian defisit APBN menjadi 6,34 persen terhadap PDB. Penyesuaian dilakukan akibat pandemi Corona. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta, KPK turun tangan menyelidiki kebocoran anggaran itu. Meskipun kebocoran sedikit. “KPK harus turun tangan, selidiki kebocoran karena korupsi atau apa,” ujar Boyamin, semalam.

Menurutnya, ini merupakan momen KPK untuk menunjukkan giginya setelah kebobolan dalam kasus Djoko Tjandra.

Baca Juga : Hanya Orang Gila Yang Tak Percaya Corona Ada

Netizen alias warganet juga meminta hal serupa. “Coba itu ditelisik. KPK mana KPK,” cuit @senjamerah. Akun @andribimasakti menilai, kebocoran bakal lebih sering terjadi pas musim Pilkada seperti sekarang ini. KPK pun tak mampu membendungnya. “Musim hujan (pilkada) mulai banyak bocor. Apalagi aquaproof-nya palsu (kapeka) malah makin bocor karena pakai tukang yang seneng main air,” kicau dia.

Rakyat Merdeka berupaya mengontak Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri untuk menanyakan soal ini. Namun, yang bersangkutan tidak membalas pesan singkat yang dikirimkan. [OKT]