RMco.id  Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) memperkuat ketentuan operasi moneter melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter, yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2020.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, ketentuan tersebut dikeluarkan terkait penerbitan instrumen baru operasi moneter syariah, berupa transaksi penyediaan dana kepada peserta operasi moneter syariah. Dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah. Baik dalam rangka operasi pasar terbuka  maupun standing facilities.

"Hal ini dilakukan sebagai upaya penguatan operasi moneter, sejalan dengan dinamika pasar keuangan. Baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah," kata Onny dalam keterangan resminya, Jumat (2/10).

Berita Terkait : 50 Tahun Di Indonesia, Toyota Komitmen Bangun Industri Otomotif Nasional

PBI ini juga mengintegrasikan substansi pengaturan operasi moneter dalam beberapa PBI operasi moneter sebelumnya. Agar lebih mudah dijadikan rujukan.

Aspek-aspek instrumen baru operasi moneter syariah yang diatur dalam PBI tersebut antara lain akad, prinsip transaksi, surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi, dan sanksi dalam hal peserta operasi moneter tidak memenuhi kewajiban setelmen dalam transaksi.

Dengan diberlakukannya PBI baru, empat PBI sebelumnya yang terkait operasi moneter dinyatakan tidak berlaku. Empat PBI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Berita Terkait : DPLK Manulife Gencar Sosialisasikan Persiapan Hari Tua

1. PBI No. 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter

2. PBI No. 20/12/PBI/2018 tentang Perubahan atas PBI No. 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter

3. PBI No. 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter

Berita Terkait : BI Raih Akreditasi A Dalam Pengelolaan Arsip

4. PBI No. 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter. [DWI]