RMco.id  Rakyat Merdeka - Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, membahas program pencegahan korupsi. Dalam pertemuan itu, Nicke memaparkan program strategis Pertamina ke depan sekaligus permasalahan yang dihadapi.

"Kami mencari solusi permasalahan strategis tersebut dan juga kaitannya dalam dukungan yang kami perlukan dari KPK agar seluruh program strategis ini dapat kami jalankan, sesuai dengan target yang telah dicanangkan oleh pemerintah," ujar Nicke, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).

Berita Terkait : Bahas Penyaluran Subsidi Gaji Pekerja, Menaker Temui Pimpinan KPK

Yang disampaikan Nicke di antaranya soal cadangan produksi minyak dan gas Pertamina yang terus menurun. "Pada 2002 Indonesia sudah jadi net importir. Sehingga perlu upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan produksi. Cadangan hulu migas Pertamina itu sekitar 7 tahun," bebernya.

Nicke kemudian memaparkan rencana Pertamina menambah jumlah kilang minyak untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM dalam negeri. Selain itu, Pertamina juga berencana meningkatkan distribusi BBM ke seluruh pelosok negeri. "Oleh karena itu, kita harus bangun SPBU di seluruh desa di Indonesia, agar masyarakat Indonesia menikmati aksesibilitas energi ini secara sama," tutur Nicke.

Berita Terkait : Pegadaian dan Pertamina Kolaborasi Tanggulangi Masalah Sampah

Selanjutnya, Nicke bicara soal perlunya dibuat mekanisme agar subsidi tepat sasaran, serta rencana Pertamina melanjutkan program bio diesel berbahan kelapa sawit. Terakhir, soal penyelamatan aset yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia.

"Sudah ada 2 kerja sama yaitu di Sumsel, dan Kalbar, di mana 2 itu saja Pertamina dibantu oleh KPK tentunya selamatkan Rp 9,5 triliun asetnya, dan aset ini akan kita optimalkan, berdayakan untuk tambah pendapatan daerah dan serap tenaga kerja di darah tersebut," bebernya.

Berita Terkait : Pertamina Takut Rugi Lagi

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, pertemuan ini juga membahas tindak lanjut kerjasama yang sudah dituangkan dalam MoU dengan Kementerian BUMN. "Rencananya nanti kita di situ akan menuangkan beberapa poin karena Pertamina sebagai BUMN, dan KPK mempunyai program dalam hal pencegahan salah satunya," ungkapnya. [OKT]