RMco.id  Rakyat Merdeka - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik pengesahan Undang Undang Cipta Kerja. Pengesahan ini dinilai bisa memperkuat pelaku usaha di tengah pandemi.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin, Benny Soetrisno mengatakan, UU Ciptaker merupakan terobosan penting yang dilakukan pemerintah, untuk mendongkrak investasi dan membuka lapangan kerja. 

Dengan regulasi sapu jagat yang memangkas tumpang tindih regulasi, Benny optimistis perekonomian Indonesia bisa selangkah lebih maju daripada negara lain yang perekonomiannya juga terdampak pandemi. "Kita negara optimis di antara negara terkena Covid-19, kalau selesai Covid-19 kita lebih cepat larinya," kata Benny, Rabu (7/10).

Berita Terkait : Kadin Optimis UU Cipta Kerja Bisa Bangkitkan Ekonomi

Lebih lanjut Benny mengungkapkan, kemudahan berbisnis dan investasi yang diatur UU Ciptaker bisa mendorong daya saing Indonesia. Terutama di wilayah Asia Tenggara. Bila sebelumnya peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia masih di bawah beberapa negara Asia Tenggara, maka Indonesia akan mengejar ketertinggalan tersebut dengan regulasi ini. 

"Perbaikan dalam memulai bisnis, izin konstruksi, pembayaran pajak, hingga perdagangan lintas negara yang berpengaruh pada daya saing nantinya akan diperbaiki dengan UU Ciptaker," jelas Benny. 

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa UU Ciptaker mendorong keberlanjutan industri manufaktur karena tenaga kerja dijamin lebih baik dalam UU ini.

Berita Terkait : Demokrat Nilai RUU Ciptaker Langkah Mundur

“Undang-Undang Ciptaker ini membuat sektor tenaga kerja itu bisa terjamin lebih baik jadi kalau sektor tenaga kerja baik, tentu akan mendukung industri manufaktur dan sebaliknya,” katanya dalam jumpa pers virtual di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10).

Menurut dia, antara industri dan pekerja memiliki kaitan erat dan sama-sama penting. Pemerintah, kata dia, melalui UU Ciptaker ingin mendorong produktivitas yang pada akhirnya membuat produk Indonesia memiliki daya saing lebih kuat.

Menteri Perindustrian menambahkan ada 16 pasal dalam UU Ciptaker yang berkaitan langsung dengan perindustrian dan selanjutnya dari 16 pasal itu akan menjadi satu rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). RPP itu, kata dia, akan menjadi aturan pelaksana atau turunan dari UU Ciptaker pada sektor perindustrian yang mencakup lima hal pokok.

Berita Terkait : RUU Cipta Kerja Diharapkan Bisa Atasi Tumpang Tindih Regulasi

Lima hal itu, kata dia, meliputi kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong untuk menjamin investasi berjalan termasuk proses produksinya. Kemudian, pembinaan dan pengawasan, industri strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan industri dan terakhir, tata cara pengawasan dan pengendalian usaha industri dan kawasan industri. [UMM]