RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pelaksanaan pelelangan dini sejumlah kegiatan infrastruktur di masa pandemi.

Hal ini dilakukan untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur tahun 2021 dan menopang pemulihan ekonomi nasional. 

Pelelangan dimulai Oktober 2020. Total yang siap dilelang sebanyak 501 paket senilai Rp 3,14 triliun, seperti terekam dalam sistem e-monitoring. Jumlah paket yang akan dilelang pun akan terus bertambah. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur, karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. 

Berita Terkait : Ekonomi Landai, Basuki Genjot Belanja Infrastruktur

Menurut dia, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uang negara melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur, kualitas konstruksi akan selalu menjadi perhatian utama. 

“Kontraktor atau penyedia jasa yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa,” katanya, kemarin. 

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 yang telah disetujui Komisi V DPR, pagu anggaran Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. 

Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air Rp 58,55 triliun, konektivitas Rp 53,96 triliun, permukiman Rp 26,56 triliun, dan perumahan Rp 8,09 triliun. 

Baca Juga : Doni Monardo : Jangan Anggap Enteng Masalah Covid-19 

Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp 757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp 273,68 miliar, dukungan manajemen Rp 748,20 miliar, pengawasan Rp 101,74 miliar dan perencanaan infrastruktur Rp 206,18 miliar. 

Dari total pagu anggaran tersebut, rencana pelaksanaan tender yang terekam dalam sistem e-monitoring status 7 Oktober 2020 untuk infrastruktur bidang sumber daya air sebanyak 321 paket senilai Rp 1,90 triliun. 

Lalu, infrastruktur konektivitas 50 paket senilai Rp 156,50 miliar. Infrastruktur permukiman 45 paket senilai Rp 566,60 miliar dan perumahan 85 paket senilai Rp 512 miliar. Kontrak paket pekerjaan tersebut berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi. 

Basuki menegaskan, dalam proses pelelangan diharapkan dapat dilakukan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan regulasi, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Baca Juga : Ketua Satgas Covid: Kita Cuma Diminta Jalankan Protokol Kesehatan

Termasuk optimalisasi pengawasan untuk menindak tegas terhadap pelanggaran dan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, lelang dini bisa jadi solusi untuk mengebut serapan anggaran. 

“Pembangunan infrastruktur yang bersifat komersial, seperti bandara, jalan tol dan pelabuhan memang membutuhkan keberadaan swasta. Hanya saja, ada dua permasalahan utama dari beberapa proyek infrastruktur, yakni terkait perizinan dan lahan,” ujar Bhima. [KPJ]