Butuh Akses Permodalan Mudah

Usaha Kecil Kudu Waspadai Bunga Tinggi Pinjaman Online

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. (Foto : Istimewa).
Klik untuk perbesar
Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun. (Foto : Istimewa).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Salah satu kendala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa berkembang adalah soal permodalan. Maraknya pinjaman online melalui fintech, bagai buah simalakama bagi UMKM. Di satu sisi UMKM yang unbankable butuh tambahan modal, namun di sisi lain bunga yang cukup tinggi kian menjerat nasabah.

Diakui Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun, permodalan masih menjadi kendala utama bagi eksistensi UMKM. Ia meminta pemerintah maupun perusahaan pembiayaan dapat terus mendukung keberlangsungan hidup UMKM.

“Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa, tapi nggak semua UMKM dapat mengaksesnya. Praktiknya, di lapangan masih banyak yang belum tahu KUR dan ada kendala jaminan juga. Sementara untuk pembiayaan mikro di perbankan, butuh waktu dan syaratnya rumit,” katanya kepada Rakyat Merdeka.

Namun pihaknya sedikit terbantu dengan tawaran pinjaman online. Asalkan rambu-rambunya dipegang kuat, dia yakin UMKM akan terbantu dengan pinjaman online tersebut.

“Tetap perlu kehati-hatian dan waspada terhadap pinjaman online yang ditawarkan fintech. Karena banyak juga fintech yang menawarkan pinjaman dengan bunga mencekik. Itu justru akan membuat UMKM mati dengan perlahan, bukannya malah berkembang,” warning-nya.

Baca Juga : Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gorontalo, Fadel Cerita Usulan Amandemen UUD 1945

Senada, praktisi dan pengamat wirausaha dari Universitas Indonesia (UI) Dewi Meisari Haryanti menuturkan, UMKM merupakan bidang usaha yang memungkinkan untuk dilakukan serta berkelanjutan, tetapi stagnan.

Ia lalu mengamini, pelaku bisnis kecil memang sulit mendapatkan modal untuk pengembangan usaha. “Pola transaksi mereka itu kecil-kecil namun sering, dan berputar cepat. Sehingga agak sulit terjadi akumulasi laba atau aset,” imbuhnya saat dihubungi Rakyat Merdeka.

Seharusnya, sambung Ketua Project ukmindonesia.id ini, fintech pinjam meminjam (peer to peer/P2P) bisa mengisi celah yang belum dapat dipenuhi perbankan. Ditambah lagi, kenaikan jumlah peminjam dan penerima pinjaman dipacu oleh kemudahan prosedur peminjaman dari fintech P2P lending.

“Perlu diakui, fintech P2P lending juga menyediakan akses keuangan yang lebih murah, jika dibandingkan dengan rentenir yang selalu ada di antara pelaku usaha mikro,” terangnya.

Menurutnya, dengan potensi pertumbuhan UMKM Indonesia yang masih sangat besar, sangat disayangkan jika disia-siakan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada 2018, setidaknya jumlah UMKM di Indonesia mencapai 62 juta, di mana usaha mikro sebanyak 98,68 persen, usaha kecil 1,2 persen dan usaha menengah 0,11 persen.

Baca Juga : 188 WNI Dari KRI dr Suharso-990 Mulai Jalani Tahapan Observasi

Seluruh UMKM ini menyumbang pendapatan 38,90 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan total pendapatan usaha mencapai Rp 5,3 triliun per tahun.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyopun sependapat. Keberadaan pinjaman online ini diharapkan mampu mendorong berkembangnya UMKM. Peluang kerja sama antara pelaku fintech dengan industri jasa keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam dan juga institusi atau lembaga pemerintah, yang bergerak di bidang pembiayaan.

“Kerja sama ini perlu dilakukan, sehingga bisa tercapai efisiensi dalam operasi. Dan bisa berdampak bunga yang lebih murah kepada peminjam, terutama para pelaku usaha,” kata Braman.

Pemerintah pun memandang positif terhadap pesatnya perkembangan fintech. Dengan semakin berkembangnya berbagai layanan pinjaman online ini, maka ia berharap kebutuhan modal UMKM, khususnya yang tidak tersentuh bank, dapat terpenuhi.

“Karena banyak fintech yang bergerak di bidang pembiayaan sektor produktif, dan ini bisa menjadi potensi supaya yang non-bankable pun bisa mengakses pembiyaan sektor usaha, termasuk ke depan akses pembiayaan LPDB bisa melalui fintech,” jelasnya.

Baca Juga : Cari Nurhadi di Senopati, KPK Pulang dengan Tangan Hampa

Dihubungi terpisah, pelaku usaha batik asal Tasikmalaya, yakni sepasang suami istri Hasan Saputra (60) dan Yuyun Sri Wahyuni (51), mengaku masih mengandalkan permodalan dari lembaga konvensional seperti bank maupun lembaga lain yang menawarkan pinjaman ke sektor mikro.

“Bukannya tidak mau ke fintech, tapi bisnis seperti kami ini butuh modal yang cukup besar. Sementara yang ditawarkan fintech kadang tak cukup. Lagi pula kami sistemnya ambil pinjaman langsung dalam jumlah besar untuk tambah kapasitas produksi,” ujar Yuyun saat dihubungi Rakyat Merdeka.

Dan saat ini permodalan masih mengandalkan salah satu perusahaan BUMN, di mana ia tergabung dalam satu wadah Rumah Kreatif BUMN sejak 2016. Dari situ, ia tak hanya mendapatkan bantuan permodalan, tapi juga pendampingan serta pembekalan usaha bagi bisnisnya ke depan.

Di awal usahanya yang mulai dari rumah, ia mendapatkan modal dari tabungan hasil pensiun sang suami. Sang suami merupakan pensiunan guru SD Negeri 2 di Tasikmalaya. Mereka akhirmya bekerja sama untuk berbisnis batik khas Tasikmalaya melalui corak Merak Ngibing (merak joget).

Saat ini, keduanya mampu meraup penghasilan sekitar Rp 80-90 juta per bulannya. Melalui brand Rizqi Batik, Yuyun bisa memproduksi batik cap 60 potong dan batik tulis satu lembar per minggu. Harga yang dibanderol pun berkisar Rp 60 ribu sampai Rp 1 juta per lembar. [DWI]