RMco.id  Rakyat Merdeka - Sejak didirikan 3 tahun lalu, operasional Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna masih terkendala. Padahal, aktifnya SKPT sangat strategis untuk menjaga kedaulatan di salah satu pulau terluar paling seksi di Indonesia ini.

Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, diutus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempercepat beroperasinya SKPT tersebut. Sejauh ini, SKPT itu belum berjalan sebagaimana diharapkan. "Nelayan belum mau mendaratkan ikannya di pelabuhan SKPT itu. Apalagi aktivitas ekspor," kata Rokhmin, usai temu koordinasi pelaksanaan pembangunan SKPT, di Natuna, Kamis (15/10).

Baca Juga : Mitsubishi Segarkan Tampilan Eclipse Cross

Dia menyatakan, potensi perikanan di Natuna sangat besar. Namun, yang dimanfaatkan baru sekitar 20 persen. Dari potensi 500 ribu ton per tahun, yang diproduksi baru 100 ribu ton. Hal itu diketahui setelah Rokhmin datang langsung ke SKPT Natuna di Selat Lampa dan pusat budidaya kerapu maupun napoleon di Sedanau. "Potensi untuk menjadikan Natuna sebagai pulau terluar yang maju dan makmur itu sangat besar," lanjutnya.

Hasil temuan Rokhmin, salah satu kendala SKPT belum beroperasi adalah pembangunan kolam pelabuhan belum selesai. Perkembangannya baru 60 persen. Itulah yang menyebabkan kapal nelayan enggan menepi ke pelabuhan. "Ombaknya terlalu besar. Susah untuk mendaratkan ikan," jelasnya.

Baca Juga : PGN Alirkan Gas Ke Pembangkit Listrik Tambak Lorok

Untuk mempercepat pembangunan itu, Rokhmin mengatakan, KKP sudah mengalokasikan anggaran untuk mulai dibangun pada Januari 2021. "Selain juga ada hibah dari Jepang."

Kolam pelabuhan itu ditargetkan selesai akhir 2021. Sehingga tahun depan nelayan mulai mendaratkan ikan di SKPT.

Baca Juga : September 2020, Neraca Perdagangan Indonesia Surplus Rp 36,05 Triliun

Rokhmin juga melihat potensi budidaya tambak udang vaname di pulau tersebut. Diharapkan, ada 2.000 hektare tambak udang dibuka. Jika dikembangkan, potensi pemasukan yang didapatkan bisa 6 kali lipat dari APBD Natuna saat ini, yaitu sekitar Rp 1 triliun.

Natuna adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang perairannya kerap disinggahi kapal asing dan rawan terjadinya illegal fishing. Mengaktifkan SKPT adalah salah satu strategi yang diambil pemerintah untuk mengusir kapal-kapal pencuri ikan asing yang masuk ke perairan Natuna. [SAR]