RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah meyakinkan pengelolaan utang luar negeri dilakukan dengan prudent dan akuntabel. Sehingga, meskipun utang Indonesia segunung, rasio masih dalam batas aman.

“Pengelolaan utang dilakukan prudent dan akuntabel. Mengutamakan sumber pembiayaan dalam negeri dengan tingkat bunga tetap untuk menjaga risiko utang yang terkendali,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta, baru-baru ini. 

Ani-sapaan akrab Sri Mulyani mengatakan, utang Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan sejumlah negara anggota maju atau G-20. 

Menurutnya, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan utang terbesar karena laporan perbandingan tidak menyertakan negara-negara maju. 

Baca Juga : Sebelum Tarung Di Laga UEA, Timnas Indonesia U-16 Jalani Swab Test

Seperti diketahui, Bank Dunia merilis daftar negara dengan utang terbesar. Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara berpendapatan kecil dan menengah yang memiliki utang terbesar di dunia. 

Dalam laporan tersebut, Indonesia berada pada posisi ketujuh setelah China, Brazil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki, dengan total Utang Luar Negeri (ULN) mencapai 402,08 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 5.910 triliun (kurs Rp 14.700 per dolar AS) pada tahun 2019. 

Sementara, data Bank Indonesia (BI) Agustus 2020, ULN Indonesia tercatat sebesar 413,4 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 6.076,9 triliun (kurs Rp 14.700). 

Staf Khusus Menkeu Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin menjelaskan, data Bank Dunia merupakan data total utang luar negeri, termasuk swasta. 

Baca Juga : Mahfud Tak Ambil Pusing

“Artinya, kalau kita melihat dari sisi porsi utang pemerintah saja, dalam jangka panjang risiko fiskal kita masih terjaga,” ujar Masyita. 

Ia merincikan, porsi utang valas (29 persen per 31 Agustus 2020) artinya masih terjaga, sehingga risiko nilai tukar lebih bisa dikelola dengan baik. 

Selain itu, profil jatuh tempo utang Indonesia juga cukup aman dengan average time maturity atau ATM 8,6 tahun (per Augstus 2020) dari 8.4 tahun dan 8,5 tahun di tahun 2018 dan 2019. 

“Rata-rata utang pemerintah merupakan utang jangka panjang,” ungkap Masyita. 

Baca Juga : Kerendahan Hati Pemimpin (2)

Ia menyampaikan beberapa strategi dilakukan pemerintah dalam mengelola utangnya. Antara lain, dalam memitigasi risiko fiskal, pemerintah melakukan strategi aktif meliputi buyback, debt switch, dan konversi pinjaman. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir memastikan rasio utang luar negeri Indonesia mencapai 37,3 persen PDB masih aman. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

“Jumlah tersebut, mungkin saja bertambah pada tahun ini, dan beberapa tahun mendatang seiring penanganan pandemi Covid19,” tegasnya. [NOV]