RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah kini lebih hati-hati di dalam menyusun aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Kemarin, untuk mendengarkan masukan publik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menggelar acara serap aspirasi untuk sektor perpajakan.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan, pihaknya berkomitmen menampung aspirasi masyarakat atas seluruh penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) di UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja.

Berita Terkait : Rektor IPDN Sosialisasikan UU Ciptaker Di Sumatera Barat

Menurutnya, sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh Kementerian/Lembaga, setidaknya pemerintah membutuhkan 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta kerja, yang terdiri dari 40 RPP dan 4 rPerpres. “Kami buka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap terkait aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020,” kata Susiwijono, dalam acara Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Sektor Perpajakan, di Jakarta, kemarin.

Dia mengungkapkan, pemerintah diberikan waktu kurang lebih 3 bulan untuk segera menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU Ciptaker.

Berita Terkait : Aturan Turunan UU Cipta Kerja Ditarget Rampung Bulan Ini

Untuk itu, Susiwijono mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan berbagai masukan untuk menyempurnakan berbagai peraturan pelaksanaan ini.

Susiwijono menyebutkan, pemerintah menyediakan tiga saluran yang bisa dipakai masyarakat untuk memberikan masukan. Pertama, melalui portal resmi uu-ciptakerja.go.id.
 Selanjutnya