RMco.id  Rakyat Merdeka - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, serta Kementerian Koperasi dan UKM sepakat untuk memperkuat peran usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah.

Hal tersebut disepakati dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang diteken oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani, Menteri Perdagangan, M Lutfi, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang dilakukan secara virtual, pada Rabu (13/1).

Berita Terkait : Nasabah UMKM Mandiri Syariah Optimistis Bertahan Di Tengah Pandemi

Rosan mengatakan, kerja sama ini untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi UMKM memasuki pasar ekspor melalui pemenuhan kebutuhan haji dan umroh.

"Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi peningkatan dan pertukaran informasi pasar produk-produk ekspor dalam rangka pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umroh. Termasuk kegiatan promosinya," terangnya.

Baca Juga : Thailand Open : Praveen/Melati Menang Mudah, Ahsan/Hendra Tekuk Juniornya

Rosan mengatakan, saat ini yang diperlukan adalah peningkatan pemahaman pelaku UKM mengenai tata cara dan prosedur ekspor, pemahaman dan pemenuhan atas regulasi, dan pemenuhan sertifikasi. 

Menurutnya, dengan kesepakatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan akses pasar dan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Arab Saudi, termasuk dalam perjanjian dagang antara Indonesia dengan Gulf Cooperation Council (GCC). 
 
Rosan juga mendorong Pemerintah mempercepat penyederhanaan perizinan ekspor bagi UMKM, membantu UMKM untuk menjadi bagian dari jaringan rantai pasok perdagangan nasional dan internasional, menciptakan kemitraan antara perusahan kecil dan menengah dengan perusahaan eksportir besar untuk mendorong UMKM naik kelas dan go-international.

Baca Juga : Dino Pati Djalal Cuma Minta Bayaran Satu Dendeng Balado Per Bulan

"Yang penting juga saat ini adalah membantu menggalakkan program pelatihan untuk literasi digital bagi UMKM agar mereka dapat menjadi bagian dari jaringan e-commerce nasional dan internasional dalam pemasarannya, serta dapat memanfaatkan fintech yang inklusif untuk permodalannya," pungkas Rosan. 

Seperti diketahui, kontribusi UMKM sebesar 60% dari PDB dan berkontribusi sebesar 90% dari penyerapan tenaga kerja Indonesia, selain juga hadirnya Undang Undang Cipta Kerja sangat besar perhatian kepada UMKM dengan memberikan kemudahan dalam perizinan, perpajakan, dan permodalan. [DIR]