RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali mempublikasikan draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (RPP Postelsiar). RPP Postelsiar ini aturan pelaksana UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Pos Telekomunikasi dan Penyiaran.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai draft RPP Postelsiar yang baru dikeluarkan tersebut jauh lebih baik ketimbang draft RPP Postelsiar yang dirilis November tahun lalu. Contohnya mekanisme operator telekomunikasi dalam menerapkan spectrum sharing.

Pada draft RPP Postelsiar sebelumnya, kata Heru, definisi teknologi baru hanya ada di penjelasan RPP Postelsiar. Kini definisi teknologi baru sudah dimasukkan ke badan pasal RPP Postelsiar, dan tegas teknologi baru dimaksud yaitu IMT-2020, atau yang biasa dikenal teknologi 5 G.

Berita Terkait : Cegah Monopoli Bisnis Telekomunikasi, KPPU Diminta Terlibat Sejak Awal

"Jadi karena sudah dimasukkan dalam RPP Postelsiar, maka sudah tak ada perdebatan lagi. Dan memang seharusnya spectrum sharing itu hanya untuk teknologi baru. Untuk teknologi selular yang dimaksud dengan teknologi baru ya 5 G, yang 'haus' akan bandwidth," terang Heru dalam siaran persnya, Kamis (14/1).

Heru menilai operator selaku pelaku usaha di industri telekomunikasi memerlukan kejelasan dan ketegasan dalam pengaturan RPP Postelsiar. Sehingga setiap operator dapat merancang dan menghitung rencana investasi 5 G. Selain kejelasan mengenai teknologi baru. operator juga perlu mendapatkan kejelasan tentang alokasi spektrum frekuensi radio pasca dilakukannya merger dan akuisisi. Valuasi perusahaan telekomunikasi sangat dipengaruhi oleh alokasi spektrum frekuensi radio yang dimilikinya.

"Jangan sampai saat dilakukan valuasi, nilai suatu perusahaan telekomunikasi meroket tinggi karena kepemilikannya atas spektrum frekuensi radio. Namun setelah dilakukan merger dan akuisisi, tidak terdapat kepastian spektrum frekuensi radio yang dapat dialihkan," terang dia.

Baca Juga : Banjir Di Kalbar, PLN Berhasil Operasikan Kembali 23 Gardu Terdampak

Oleh karenanya, Heru meminta agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dilibatkan secara aktif dan diatur perannya dalam RUU Postelsiar. Idealnya RPP Postelsiar mengatur peranan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan atas persaingan usaha di Indonesia, khususnya di sektor telekomunikasi.

"Jika industri telekomunikasi ingin maju dan persaingan sehat, alangkah baiknya seluruh persaingan usaha yang sehat di industri telekomunikasi mengacu pada UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan libatkan KPPU sejak awal," pinta Heru.

Kodrat Wibowo, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelumnya mengatakan, lembaganya siap dilibatkan jika diperkenankan oleh Kementrian teknis. Tujuannya agar iklim persaingan usaha yang sehat di industri telekomunikasi dapat terus dijaga.

Baca Juga : Terpapar Corona, 2 Nakes Di Kabupaten Bogor Meninggal Dunia

Dia berharap sebelum pelaku usaha melakukan merger atau kerjasama dapat berkonsultasi dengan KPPU. Tujuannya jangan sampai pelaku usaha yang ingin melakukan kerjasama tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. KPPU mengharapkan pre-notification bukan post-notification. [MRA]