Darmin Dorong Benchmarking Dalam Pemeriksaan Pajak

Menko Perekonomian saat menghadiri Seminar Nasional Perpajakan di Kampus PKN STAN, Bintaro, Tangerang, Banten, Rabu (24/4). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian).
Klik untuk perbesar
Menko Perekonomian saat menghadiri Seminar Nasional Perpajakan di Kampus PKN STAN, Bintaro, Tangerang, Banten, Rabu (24/4). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengungkapkan perlunya membuat suatu benchmarking dalam proses pemeriksaan pajak dari suatu badan usaha tertentu. Tujuannya supaya memudahkan pemeriksa pajak agar tidak perlu memeriksa semuanya. Selain itu, benchmarking akan dapat mendorong badan usaha tersebut untuk memenuhinya, jika ia masih berada di bawah standar tersebut.

“Kalau ada satu perusahaan mengeluarkan Sistem Pemberitahuan Tahunan (SPT), tetapi angkanya ada di bawah benchmark (yang sudah ditentukan) ya harus diperiksa. Namun, yang sudah melewati benchmark, boleh diberikan ucapan terima kasih (karena sudah bagus dalam pelaporan pajaknya),” kata Darmin saat menghadiri Seminar Nasional Perpajakan di Kampus  Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), Bintaro, Tangerang, Banten, Rabu (24/4).

Berita Terkait : Hadi: Big Data Kunci Peningkatan Penerimaan Pajak

Darmin meyakini benchmarking takkan memberi beban berlebihan bagi si pemeriksa pajak, sebab mereka hanya akan memeriksa yang perlu diperiksa saja. Sedangkan, bagi perusahaan sendiri, dengan adanya benchmarking akan memacu mereka untuk lebih serius lagi dalam pembuatan SPT-nya.

“Tidak perlu waktu lama dalam membuat benchmarking, cukup 1-2 tahun saja. Selain itu, dengan benchmarking juga akan dapat mengukur growth si perusahaan tersebut,” ujar Menko Darmin. Menurut Menko Perekonomian itu, saat ini banyak perusahaan yang sudah membangun platform digital untuk operasional usahanya, baik di sektor perdagangan maupun keuangan. Karena itu, ia menganggap di sektor pajak sudah sepatutnya dibangun juga sistem digital yang lebih mapan lagi. Lebih dari sekadar sistem pelaporan pajak tahunan saja.

Berita Terkait : Bank DKI Dukung Transparansi Penerimaan Pajak

“Tapi jangan mengira bahwa di negara maju itu sudah selesai dengan sistem perpajakan dalam era digital. Mereka juga masih jauh dari itu. Tapi dunia terus berkembang, jadi yang harus dipikirkan adalah bagaimana strateginya supaya Indonesia bisa pelan-pelan masuk ke era digital itu,” ucap Darmin.
 Selanjutnya