Jelang May Day

Jokowi Janji Revisi PP Upah

Presiden Jokowi kemarin melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi serikat buruh di Istana Bogor. Presiden didampingi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto : IG @jokowi).
Klik untuk perbesar
Presiden Jokowi kemarin melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi serikat buruh di Istana Bogor. Presiden didampingi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto : IG @jokowi).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Menjelang peringatan hari buruh atau May Day pada 1 Mei mendatang, Presiden Jokowi kemarin melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi serikat buruh di Istana Bogor.

Presiden didampingi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Sementara dari perwakilan buruh, hadir antara lain Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ­(KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) ­Mudofir, dan Presiden Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah.

Berita Terkait : Jika Terjadi Karhutla, Jokowi Bakal Copot Pejabat TNI/Polri Di Daerah

Presiden Jokowi didampingi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Dalam pertemuan, buruh menyampaikan sejumlah masukan dan masalah terkait perburuhan. Antara lain, meminta revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pekerja.

Permintaan itu mendapat respons positif dari Presiden. Namun, Jokowi menegaskan, revisi dilakukan tidak boleh merugikan pelaku usaha.

Berita Terkait : Jokowi: Pengobatan Penting, Pencegahan Lebih Penting

“Kita sepakat untuk membuat, merevisi PP 78 . Harapan kami dari serikat pekerja, dari buruh senang. Tetapi juga di sisi yang lain dari perusahaan, dari pengusaha juga senang. Jangan sampai ada yang dirugikan,” ungkap Jokowi.

Sekadar informasi, PP 78 Tahun 2015 banyak ditentang organisasi buruh selama ini. Alasannya antara lain, buruh tidak dilibatkan melakukan pembahasan regulasi tersebut.

Selain itu, formulasi penetapan upah hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tidak lagi mempertimbangkan indikator kebutuhan hidup layak.

Baca Juga : Rupiah 14 Ribu Lagi, Sri Mul Masih Bisa Tenang?

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, untuk merealisasikan rencana revisi PP 78, pemerintah akan membentuk tim bersama yang isinya perwakilan dari pimpinan buruh, pengusaha, dan pemerintah. [NOV]