RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus menekan volume impor BBM. Salah satunya adalah dengan menggunakan mobil listrik.

“Karena nilai strategis inilah, pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik yang memiliki emisi rendah hingga dapat bersaing dengan kendaraan konvensional,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan dikutip dari situs Setkab usai memperingati Hari Bumi Ke-49 di Museum Geologi, Bandung, Sabtu (27/4).

Pada kesempatan tersebut, Jonan berkesempatan melakukan uji coba mobil listrik jenis Crossover yang dinamakan EVHERO dan jenis Sportcar V8 VADI, besutan Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung. Diakui Menteri ESDM, tantangan terbesar mobil listrik adalah masalah harga.

Berita Terkait : Kembangkan Kendaraan Listrik, Pemerintah Bisa Belajar Dari China

“Kalau harga mobil listriknya Rp 1,5 miliar, siapa yang mau beli, atau Rp 750 juta, siapa yang bisa beli, itu kan dua kali harga (mobil jenis) kijang,” ujarnya.

Menurut dia, mobil listrik sangat diperlukan karena konsumsi BBM terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor juga penguatan infrastuktur jalan raya. Ke depan sulit mengimbangi kenaikan kebutuhan atau konsumsi BBM. Salah satu jalan untuk mengurangi impor BBM atau impor minyak mentah itu adalah dengan mobil listrik.

Menurut Jonan, mobil listrik dapat mengurangi polusi dan impor BBM secara signifikan jika pemakaiannya sudah masif karena bahan bakarnya adalah listrik yang seluruh komponen untuk penyediaan listriknya tersedia di dalam negeri. Seluruh sumber energi primer untuk pembangkit listrik seluruhnya ada di dalam negeri seperti batubara, matahari, gas bumi, panas bumi, angin dan air.

Berita Terkait : Naik Mobil Menteri

“Semuanya ada dan dimiliki Indonesia, sehingga impor BBM-nya semakin hari tidak semakin tinggi. Tugas kita mengendalikan agar impor BBM-nya dalam kapasitas yang terukur, karena kalau tidak, semakin lama semakin tinggi,” jelas Jonan.

Terkait dengan ketersediaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk charging mobil listrik, Menteri Jonan memastikan akan tercukupi karena menurut Jonan saat ini cadangan listrik terpasang sudah lebih dari 30 persen dan menyediakan SPLU bagi PLN sama seperti menjual listrik biasa.

“Karena itu jika ditanyakan apakah listriknya tersedia untuk membangun fasilitasi SPLU, saya jawab cukup karena listriknya sama,” jelas Jonan.

Baca Juga : Melalui FGD, Fadel Gali Pandangan Akademisi dan Birokrat Soal Haluan Negara

Ia menyebutkan, membangun fasilitas charging itu gampang, kalau mau PLN itu bisa bangun lebih dari sekarang yang sudah mencapai 1.600 SPLU di Jabodetabek dan kota besar. “Termasuk membangun SPLU di luar Jawa, jika ada demand-nya kendaraan listrik kita siap,” pungkas Jonan. [DIT]