RMco.id  Rakyat Merdeka - Masyarakat Pelumas Indonesia (Maspi) mendukung pemberlakuan SNI wajib untuk produk pelumas karena bertujuan untuk melindungi konsumen. Aturan yang dikeluarkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ini pun dinilai tak akan berpengaruh banyak pada harga jual.

“Tidak akan naik secara signifikan. Kalaupun naik paling hanya ribuan rupiah,” kata Ketua Maspi Barman Tambunan pada acara Sosialisasi Teknis SNI Pelumas di Jakarta, belum lama ini.

Dia mengakui, untuk mendapatkan sertifikat SNI wajib pelumas membutuhkan biaya. Namun, hanya dikeluarkan satu kali saja untuk pemberlakuan satu periode.

Berita Terkait : Soal SNI HTP, Komtek Irit Bicara

Selama ini, produsen pelumas juga sudah mengeluarkan biaya untuk mendapatkan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) yang diterbitkan Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Karena itu, pihaknya akan melakukan sosialisasikan soal SNI wajib pelumas.

“Jangan sampai produsen dan konsumen salah memahami soal aturan ini,” kata Barman.

Proses sertifikasi SNI untuk produk pelumas membutuhkan waktu bervariasi. Tergantung pada komposisi yang ada pada jenis pelumas tersebut. Kalau untuk engine oil, kata dia, yang akan diberlakukan pertama itu memakan waktu kurang lebih satu bulan.

Berita Terkait : Biar Bisa Tancap Gas, Maskapai Masih Butuh Stimulus

“Seminggu untuk meneliti sampel, seminggu administrasi dan menunggu hasilnya itu ya sebulan," katanya.

Menurut Barman, regulasi tersebut juga dalam rangka perlindungan konsumen terhadap dampak negatif potensi beredarnya produk pelumas yang bermutu rendah serta dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha industri pelumas.

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib diterbitkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan utilisasi industri pelumas dalam negeri sehingga dapat memenuhi peningkatan kebutuhan pelumas, khususnya bagi industri otomotif nasional. [DIT]