Menkeu Minta BPJS Kesehatan Tekan Defisit

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Jawapos)
Klik untuk perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Jawapos)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta untuk menekan defisit anggaran Rp 9,1 triliun. Caranya dengan memperbaiki sistem manajemen dan keuangannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hasil rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah mengaudit keuangan BPJS Kesehatan tahun 2018 telah memberikan beberapa rekomendasi untuk menekan defisit anggaran. Yaitu yang sifatnya kepesertaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA) yang ada di Pemda, pencegahan fraud, penagihan non-performing loan (NPL), dan sejumlah kerja sama lain yang bisa dilakukan.

Berita Terkait : Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD Untuk Kesehatan Tepat Sasaran

“Kalau nanti sudah dijalankan action plan-nya, baru kami menambah kekurangannya,” kata Menkeu saat Rapat Dengar Pendapat terkait audit keuangan BPJS Kesehatan di Komisi IX DPR Jakarta, Senin (27/5) malam.

Menkeu keberatan jika BPJS Kesehatan langsung datang ke Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan pembiayaan untuk menutup defisit. Dia meminta BPJS Kesehatan berusaha dulu menutup defisitnya sendiri.

Berita Terkait : Pemerintah Kawal Terus Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Menurut dia, dalam menghadapi defisit, BPJS Kesehatan bisa menggunakan dana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas dan klinik untuk biaya layanan dan operasional sebesar Rp 2,5 triliun yang mengendap di Pemda.

“Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan defisit dengan penerbitan regulasi berupa Peraturan Menteri Kesehatan guna mengatur hal tersebut,” katanya.

Berita Terkait : Catat, BPJS Kesehatan Jamin Peserta JKN-KIS Terlayani 100%

Selain itu, kata Menkeu, BPJS Kesehatan juga diminta membereskan sistem pengelolaan data peserta dengan data clean untuk mencegah masalah mengenai kepesertaan ganda dan lain sebagainya. Terakhir, iuran BPJS Kesehatan dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 53,7 persen dari target yang ditetapkan 60 persen. [DIT]