RMco.id  Rakyat Merdeka - Aksi Bela Tauhid 211 tetap digelar kemarin, meski banyak pejabat dan tokoh  berharap aksi ini tak berlanjut karena polisi sudah menetapkan pembakar kalimat Tauhid di Garut, beberapa waktu lalu, sebagai tersangka. Seperti aksi 212 yang fenomenal, aksi ini juga mengikuti skenario yang sama. Digelar di hari Jumat. Start-nya dari Istiqlal. Lokasi aksi di Patung Kuda, sekitaran Monas dan Istana. Namun, peserta aksi 211 tak sebesar 212. Para “jagoan” yang datang di 212 juga tak nampak. Aa Gym tak ada. Ustad Arifin Ilham tak ada. Ustad Bachtiar Nasir juga tak ada. Sementara Habib Rizieq masih di Saudi.

Aksi 211 diikuti sejumlah elemen seperti GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama, Persaudaraan Alumni 212, FPI (Front Pembela Islam) dan FUI. (Forum Umat Islam). Tokoh-tokohnya antara lain Novel Bakmumin, Ketum PA 212 Slamet Maarif, Eggi Sujana. Ada juga Sekjen FUI Al Khaththath, Ustad Asep Syarifudin, KH Nasir Zein, Ustadz Awit Masyuri, Abah Raud dan Ustad Maman. Hadir juga Ustad Felix Siaw.

Sejak pukul 10 pagi, peserta aksi berdatangan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Mereka membawa bendera hitam atau putih bertulis kalimat tauhid. Dandanannya hampir sama, memakai baju koko putih dengan ikat kepala berwarna hitam bertulis Laa ilaa ha illallah. Sebelum menggelar aksi, mereka salat Jumat dulu. Setelah itu, berkumpul di halaman Istiqlal, lalu longmarch menuju Istana Negara melewati Gedung Pertamina, Stasiun Gambir, Balaikota dan mandek di Patung Kuda.

Baca Juga : Besok, Timnas Indonesia U-19 Siap Hadang Qatar di Stadion SRC

Mereka tak bisa longmarch ke depan Istana karena Jalan Merdeka Barat keburu ditutup. Kawat berduri setinggi kepala, sudah dipasang melintangi jalan. Mobil baracuda dan personel anti huru-hara sudah disiagakan di sepanjang jalan tersebut. Polisi menurunkan 14 ribu personel mengamankan aksi tersebut. Karena tak bisa mendekati Istana, aksi akhirnya dipusatkan di Patung Kuda. Mereka orasi bergantian. Apa yang disampaikan, sama dengan aksi sebelumnya. Ada lima tuntutan yang disampaikan. Pertama, menuntut pemerintah menghormati dan memberikan pengakuan bahwa bendera yang bertuliskan kalimat tauhid bukan bendera ormas. Sehingga tak boleh dinistakan.

Kedua, menuntut polisi memproses hukum semua pihak yang terlibat pembakaran bendera tauhid. Baik pelaku maupun aktor intelektual, yang mengajarkan dan mengarahkan, serta menebar kebencian untuk memusuhi bendera tauhid. Ketiga, mengimbau tetap menjaga persatuan. Keempat, mengimbau umat beragama agar menghormati simbol-simbol agama. Kelima, meminta PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) meminta maaf kepada umat Islam atas pembakaran bendera tauhid yang dilakukan Anggota Banser di Garut.

Pukul 14.30 WIB, para pentolan Aksi Bela Tauhid akhirnya diterima Menkopolhukam Wiranto di kantornya, yang berdekatan dengan lokasi aksi. Wiranto tak sendiri. Ia ditemani Sesmenkopolhukam Agus Surya Bakti, para pejabat Kemenkopolhukam,  dan Wakapolri Komjen Ari Dono. Pertemuan digelar tertutup. Saat pagi-pagi di Istana Bogor, Wiranto memang berencana menerima perwakilan peserta aksi. Dia sebenarnya menyayangkan aksi tersebut karena hanya menghabiskan energi. Padahal banyak pekerjaan yang lebih urgent. Seperti mengurusi proses pemulihan pasca bencana di Palu, Sulawesi Tengah. 

Baca Juga : Tak Usah Kirim Bunga, Jadikan Saja Sedekah Untuk Almarhum

Meski begitu, Wiranto siap menerima perwakilan para pengunjuk rasa. Usai pertemuan, Wiranto dan perwakilan pengunjuk rasa menggelar konferensi pers. Apa hasilnya? Dia bilang akan menggelar pertemuan antara seluruh ormas Islam, membahas identitas bendera dengan kalimat tauhid. Menurut Wiranto, pro kontra pembakaran bendera tauhid yang disebut sebagai simbol HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), masih menjadi perdebatan. Penyelesaian kasus pun, tidak bisa disimpulkan oleh satu kelompok tertentu. Nantinya, pertemuan antar ormas juga bakal dihadiri sejumlah instansi pemerintah, agar dapat segera menyelesaikan persoalan.

Terkait hal ini, Wapres Jusuf Kalla menilai pemerintah tak perlu memberikan pengakuan khusus terhadap bendera tauhid. Dia menganggapnya sebagai bagian dari kepercayaan.”Pemerintah tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan. Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan,” kata JK di Jatinangor, Sumedang, kemarin.

Terpisah, kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra menegaskan, bendera yang dibakar anggota Banser bukan bendera HTI. Dia menegaskan, ormas yang status hukumnya telah dicabut oleh negara itu, dari awal pendiriannya tidak pernah memiliki bendera resmi. HTI juga tidak mencantumkan bendera dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) yang didaftarkan ke Kemenkumham. Yusril juga menyampaikan keberatan, jika ada yang menyebut HTI sebagai organisasi terlarang. Menurutnya, Menkumham hanya mencabut status badan hukum HTI, dan bukan mengkriminalisasikan pahamnya. 

Baca Juga : Pangandaran Panen Padi Bebas Residu, Harga Lebih Menguntungkan

Lagi pula, kata Yusril, sebuah ormas tetap diakui di hadapan hukum, baik berbadan hukum ataupun tidak. Dia pun mengancam akan mensomasi pihak yang menyebut HTI sebagai organisasi terlarang seperti PKI. “Kalau besok ada pihak-pihak mengatakan begitu, kami akan kasih somasi,” kata Yusril dalam siaran pers yang diterima redaksi, kemarin.

Sementara itu, Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta publik tidak bersikap sinis terhadap aksi bela tauhid. Menurutnya, aksi tersebut sah-sah saja dilakukan. Apalagi kebebasan berekspresi sudah dijamin konstitusi. Dia juga mengimbau aksi, tetap menjaga perdamaian dan membawa niat yang baik. “Juga memperhatikan etika keadaban,” kata Din di Yogyakarta, kemarin.

Terkait hal ini, Pengamat Politik UIN (Universitas Islam Negeri) Jakarta Adi Prayitno menilai, aksi bela tauhid tetap ramai. Ini karena pemerintah terkesan setengah hati memadamkannya. Sebut saja misalnya, saat Wapres JK mengumpulkan para pimpinan ormas di rumah dinasnya. Dalam pertemuan, JK tidak mengundang pihak yang paling menentang aksi pembakaran seperti perwakilan FPI dan GNPF. “Semestinya pemerintah mengundang semua pihak. Jika hanya sebagian, sama saja membiarkan benih perpecahan,” kata Adi.[BCG]