Akhir 2019, Angka Kemiskinan 9,5 Persen

Klik untuk perbesar
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita (tengah) saat menghadiri Jambore PKH yang berlangsung di Wana Wisata, Baturraden, Banyumas, kemarin. (Foto: IG @agusgumiwangk)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Sosial (Kemensos), optimis angka kemiskinan pada 2019 bakal semakin turun. Diperkirakan angka kemiskinan bisa 9,5 persen atau bahkan mencapai 9 persen. Syaratnya, Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan dengan komitmen tinggi. Apalagi, pada tahun depan, anggaran PKH dinaikkan menjadi Rp 32,65 triliun, atau naik hampir 100 persen jika dibandingkan tahun 2018.


“Insya Allah, angka kemiskinan tahun depan semakin turun. Pada akhir Desember 2019, angka kemiskinan bisa 9,5 persen atau bahkan mencapai 9 persen. Syaratnya, PKH dijalankan dengan komitmen dan disiplin tinggi,” kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita usai menghadiri Jambore PKH yang berlangsung di Wana Wisata, Baturraden, Banyumas, kemarin.

Berita Terkait : Mensos : Bansos Korban Sulteng dan NTB Siap Dicairkan

Menurut Mensos, program PKH dan bantuan pangan non tunai (BPNT) memberikan kontribusi besar menurunkan kemiskinan.  “Terbukti, berdasarkan data pada Maret lalu, angka kemiskinan menjadi satu digit yakni 9,82 persen yang merupakan pertama kali dan terendah dalam sejarah. Oleh karena itu pemerintah terus meningatkan sasaran jumlah keluarga penerima manfaat (KPM),” jelasnya.


Mensos mengatakan, pada 2015 lalu, alokasi ke KPM baru mencapai 3,5 juta. Kemudian ditingkatkan menjadi 6 juta KPM, dan naik lagi menjadi 10 juta. Alokasi anggaran juga terus ditingkatkan.  “Misalnya untuk 2018, alokasi anggaran PKH mencapai Rp 19,3 triliun, maka pada 2019 mendatang alokasinya meningkat menjadi Rp 32,65 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat,”kata dia.

Berita Terkait : Mensos Lepas 45 Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil

Dengan naiknya anggaran tersebut, diharapkan akan terus mampu memerangi angka kemiskinan yang masih ada.  “Kami juga berharap supaya para penerima PKH akan dapat menggunakan bantuan tersebut untuk modal usaha. Kalau sudah bisa usaha lancar, maka akan lepas dari PKH. Karena sesungguhnya masih banyak keluarga lain yang tersebar di seluruh Indonesia membutuhkan PKH,” ujarnya. [QAR]

RM Video