WTP Ke-12 Sejak Tahun 2007

Kementerian BUMN Raih WTP, Bukti Pengelolaan Keuangan Sangat Hati-hati

Klik untuk perbesar
Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2018 dari Anggota III BPK, Achsanul Qosasi (Foto: Humas BUMN)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2018. Raihan tersebut merupakan ke-12 kalinya sejak 2007.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun 2018 itu diserahkan Anggota III BPK Achsanul Qosasi kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, didampingi para pejabat Eselon I di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (23/7).

Berita Terkait : Menteri Rini Ajak Lima BUMN Garap Proyek Tambang di Madagaskar


Rini mengucapkan apresiasinya kepada BPK yang telah memberikan opini WTP kepada Kementerian BUMN. Prestasi ini membuktikan pengelolaan anggaran di kementerian ataupun BUMN menerapkan good corporate governance (GCG) dengan baik.

“Selama ini, BUMN sangat hati-hati dalam pengelolaan anggaran. Kami telah membuktikan bahwa pengelolaan keuangan di Kementerian BUMN dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan dan standar akuntansi pemerintahan,” ujar Rini.

Berita Terkait : Kejar Luas Tambah Tanam, Kementan Percepat Pelaksanaan Kegiatan Padi dan Jagung 2019

Ia menambahkan, raihan opini WTP yang ke-12 ini menjadi kerja keras bersama seluruh stakeholder yang berada di seluruh lingkungan Kementerian BUMN. Mulai dari jajaran Kementerian BUMN, serta direksi dan komisaris yang ikut membantu terwujudnya predikat opini tersebut.


"Pencapaian ini juga dapat menjadi motivasi bagi seluruh insan BUMN, untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan ke depan," ungkap Rini. [HES]