Soal OTT KPK, Kementerian BUMN Hormati Proses Hukum AP II dan PT Inti

Klik untuk perbesar
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo. (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan salah satu Direksi PT Angkasa Pura II atau AP II dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Rabu (31/7) malam.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, tim komisi antirasuah menemukan bukti-bukti awal terjadinya transaksi antara dua pihak dari BUMN, yakni PT AP II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti).

Berita Terkait : Dirut PTPN III Jadi Tersangka, Kementerian BUMN Hormati Proses Hukum


Terkait hal ini, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dihadapi PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Inti (Persero).

"Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang, sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum," ujar Gatot dalam keterangan tertulis yang diterima RMco.id, Kamis (1/8).

Berita Terkait : Sudah Masuk Tahap Penjurian Desain, Proyek Pembangunan Terminal 4 Bandara Soetta

Selanjutnya, Kementerian BUMN meminta manajemen AP II dan PT Inti untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Terutama, terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.


"Kami menghormati azas praduga tak bersalah. Bersama PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Inti (Persero), kami siap bekerja sama dengan KPK dalam menangani kasus ini," tutup Gatot. [HES]