Pemerintah Terus Kaji Konsep Super Holding BUMN

Klik untuk perbesar
Ilustrasi super holding BUMN (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan perlunya pembentukan super holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Super holding adalah gabungan dari perusahaan-perusahaan holding di berbagai sektor.

Kementerian Keuangan meyakini, pembentukan super holding tak hanya mampu meningkatkan kapasitas perusahaan-perusahaan pelat merah, tetapi juga bisa membuat BUMN menjadi lebih lincah dalam bermanuver dan mengambil peluang.

"Dalam konsep super holding, kita membayangkan ada satu korporasi besar yang menaungi, yang pengambilan keputusannya sangat luwes," kata Isa di Jakarta, Rabu (31/7).

Terkait hal itu, Isa mengatakan, pemerintah masih mengkaji model yang pas untuk super holding Indonesia ini. Salah satu yang tengah dikaji adalah soal efektivitas kerja super holding.

Berita Terkait : Kementan Terapkan e-RDKK untuk Kawal Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Menilik negara lain, super holding memiliki model yang berbeda-beda. Beberapa negara yang sudah memiliki super holding, misalnya Singapura dengan Temasek atau Malaysia dengan Khazanah Super Berhad.

"Dengan lingkungan perekonomian dan bisnis yang mereka miliki, ternyata bisa. Apakah kita kemudian bisa mewujudkan hal yang sama, dengan bentuk yang sama? Ya belum tentu juga," tutur Isa.


Karena itu, selain melihat efektivitas model, Isa juga mengatakan pembentukan superholding juga harus bisa memprediksi apakah risiko yang akan datang bisa termitigasi atau tidak. Begitu pula dengan pengambilan kebijakan, yang dilakukan dengan model tersebut.

"Pembentukan super holding adalah peluang untuk membuat perusahaan pelat merah lebih besar, memiliki kapasitas, dan lebih lincah. Meski prosesnya tidak sederhana, ini adalah arahan presiden yang mesti kami dukung dan jaga agar menjadi efektif," tutur Isa.

Berita Terkait : Kementan: Ibu Kota Baru Siap Mandiri Buah dan Sayur

Menurutnya, proses pembentukan super holding bisa berjalan seiring dengan pembentukan holding berbagai sektor.

Saat ini, ada enam perusahaan gabungan yang telah terbentuk. Yaitu holding BUMN pupuk, semen, kebun, kehutanan, tambang, serta minyak dan gas.

Empat perusahaan holding yaitu infrastruktur, perumahan, sarana prasarana penerbangan, serta farmasi, direncanakan kelar tahun ini.

Pembentukan super holding telah diwacanakan dalam Master Plan BUMN 1999 era Menteri BUMN Tanri Abeng. Rencana itu pun diteruskan pada era Menteri Sugiharto dan Sofjan Djalil periode 2005-2009.

Berita Terkait : Pemberian Bansos Bakal Berbasis NIK

Wacana super holding tersebut juga muncul dalam Rencana Strategis milik Kementerian BUMN 2015-2019. Dalam rencana itu disebutkan, kebijakan super holding merupakan bagian dari restrukturisasi organisasi kementerian dan perusahaan pelat merah.


Wacana ini juga digaungkan kembali oleh Presiden Jokowi, dalam debat Calon Presiden dan Wakil Presiden, April lalu. [HES]