Pansel: Ada Upaya Jegal Calon Dari Luar KPK Dengan Isu LHKPN

Anggota Pansel KPK Hendardi (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Anggota Pansel KPK Hendardi (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggota Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Hendardi mempertanyakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang meributkan masalah penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para peserta seleksi.

Hendardi mengatakan, pada seleksi empat tahun lalu, para aktivis antikorupsi itu tak mempermasalahkan kewajiban melampirkan LHKPN saat awal pendaftaran seleksi Capim KPK.

"Empat tahun lalu,  juga begitu. Empat tahun lalu mereka enggak ributin ini. Kenapa sekarang diributin? Karena LHKPN itu laporannya ke KPK," ujar Hendardi di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/8).

Baca Juga : Dirjen PPKL Kumpulkan NGO dan Kepala Dinas LHK Bahas Indeks Kualitas Lingkungan

Hendardi pun menuding Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berupaya menjegal calon lain yang tak berasal dari unsur KPK dengan memakai isu LHKPN. Soalnya, kata Hendardi, calon peserta dari unsur KPK tentu sudah lapor LHKPN, karena sudah menjadi kewajiban. 

"Jelas orang-orang yang berasal dari unsur KPK, sudah siap dengan itu semua. Ini cara lain untuk menjegal calon lain. Itu enggak adil dong," ujarnya.

Hendardi menegaskan, Pansel Capim KPK sudah menempatkan LHKPN sebagai syarat bagi calon pimpinan lembaga antikorupsi. Menurutnya, para peserta wajib membuat pernyataan di atas materai terkait pelaporan LHKPN ketika sudah resmi terpilih.

Baca Juga : Tito Akui Banyak Persoalan Perbatasan Belum Selesai

"Syaratnya membuat surat pernyataan apabila terpilih. Jadi, buat apa sekarang kami capek-capek. Banyak urusan kami, kan harus lihat yang lainnya, kami enggak mau didikte sama yang begitu," tegas pendiri Setara Institut ini. 

Hendardi menyebut Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga mencoba menginterpretasikan lain soal aturan LHKPN. Ia mengatakan, merujuk UU KPK, pelaporan harta kekayaan berlaku bagi mereka yang terpilih dan resmi dilantik sebagai pimpinan KPK secara definitif. 

"Kenapa sekarang baru diributin? Karena mau jegal orang-orang di luar KPK. Karena unsur KPK sudah pasti, sebagai pekerja KPK, anda sudah harus membuat LHKPN. Itu jelas," ulangnya lagi, mempertajam pernyataannya sebelumnya. [OKT]