Nggak Pakai APBN, Pemerintah Setuju Tunjangan Cuti Tahunan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Jadi 2x Gaji

Klik untuk perbesar
Ilustrasi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (Foto: panduanbpjs.com)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Dari sekian banyak usulan kenaikan tunjangan Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui satu usulan. Yaitu, pemberian Tunjangan Cuti Tahunan menjadi 2 (dua) kali gaji.

“Selama ini, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS hanya mendapat THR, sehingga untuk menjaga keselarasan hak dengan pegawai BPJS maupun aparatur Pemerintah, maka penyesuaian  Tunjangan Cuti Tahunan ini merupakan pengganti pemberian gaji ketiga belas,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, dalam siaran persnya Selasa (13/8).

Sebelumnya, menurut Nufransa, BPJS Ketenagakerjaan mengirim surat usulan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan/penambahan beberapa komponen manfaat tambahan lainnya bagi Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BPJS, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/2015.

Baca Juga : Horee, Senin-Kamis Harga Tiket Pesawat Turun 30 Persen

Usulan tersebut antara lain berupa kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, dan tunjangan perumahan, serta peningkatan tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga. Usulan-usulan tersebut antara lain dilandasi pertimbangan perlunya penyesuaian manfaat, mengingat sejak tahun 2015 belum dievaluasi.

“Pemerintah  menolak berbagai tunjangan yang diusulkan, dan menilai hanya satu komponen yang layak dipenuhi. Ini sesuai dengan ketentuan yang diterima: ASN/TNI Polri – pegawai non ASN yaitu pemberian Tunjangan Cuti Tahunan menjadi 2 (dua) kali gaji – yang diperlakukan seperti gaji ke-13 dan gaji ke-14 Tunjangan Hari Raya (THR) – yang berlaku bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Nufransa.

Penyesuaian Tunjangan Cuti Tahunan Bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS antara lain dilakukan dengan pertimbangan menjaga keselarasan hak dan kewajiban pegawai BPJS, yang mendapatkan 14 kali gaji setahun dalam bentuk THR dan gaji ketiga belas.

Baca Juga : Garuda Indonesia Semoga Bisa Kembali Terbang Tinggi

Selama ini, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS hanya mendapatkan THR. Sehingga untuk menjaga keselarasan hak dengan pegawai BPJS maupun aparatur pemerintah, maka penyesuaian  Tunjangan Cuti Tahunan ini merupakan pengganti pemberian gaji ketiga belas.

Persetujuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2019   tanggal 1 Agustus 2019  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kementerian Keuangan memastikan, penyesuaian Manfaat Tambahan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS tersebut tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

Baca Juga : Jalur Longsor Masih Diperbaiki, Perjalanan KA Bogor-Sukabumi Hari Ini Ditiadakan

“Pembayaran manfaat lainnya tersebut (termasuk di dalamnya adalah Tunjangan Cuti Tahunan) menggunakan Dana Operasional BPJS dan tidak menggunakan sumber dana dari APBN,” tegas Nufransa. [HES]